KPK Periksa Mustafa, Saksi untuk Tersangka J Natalis Sinaga

Editor: Irvan Syafari

284
Mustafa, Bupati Lampung Tengah non aktif di Gedung KPK Jakarta/Foto: Eko Sulestyono.

JAKARTA –—- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan Mustafa, Bupati Lampung Tengah non aktif. Mustafa sempat menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantuan Cendana News Mustafa sempat berbincang kepada wartawan sebelum masuk ke dalam mobil tahanan milik KPK. Dia mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah.

“Saya sempat menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh penyidik KPK selama beberapa jam sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga. Materi pemeriksaannya hampir sama dengan sebelumnya. Walaupun status saya sekarang tersangka, namun  saya masih berharap dapat mengikuti pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Provinsi Lampung,” kata Musatafa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Sementara itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta membenarkan pemeriksaan Mustafa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga. Namun Febri mengaku tidak tahu apa saja materi pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Mustafa.

Menurut Febri pemeriksaan masih mendalami seputar kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pemberian maupun penerimaan suap atau gratifikasi terkait pengesahan rencana pengajuan dana pinjaman yang rencananya akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah.

Pemkab Lampung Tengah diketahui akan mengajukan proposal pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar. Uang tersebut rencananya dipergunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi terkait pencairan pinjaman dari PT SMI harus disetujui atau disahkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa diduga menginstruksikan sejumlah bawahannya mencarikan uang untuk menyuap sejumlah oknum anggota DPRD, agar mau menandatangani atau menyetujui terkait proposal pinjaman kepada PT SMI.

Pada saat menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT), petugas KPK berhasil menemukan dan menyita sejumlah uang tunai sebesar Rp1 miliar.

Uang tersebut masing-masing berasal dari pihak pengusaha atau kontraktor setempat senilai Rp900 juta, sedangkan sisanya Rp100 juta berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Tengah.

Baca Juga
Lihat juga...