KPU Kalteng: Tak Benar KPU Kapuas Dibekukan

257
Ilustrasi. Dokumentasi CDN

PALANGKA RAYA  – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah, Achmad Syar’i menyatakan, sampai sekarang ini seluruh komisioner KPU Kabupaten Kapuas bekerja seperti biasa, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat terkait pembekuan, sama sekali tidak benar.

Apabila langkah dan kebijakan KPU Kapuas dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 dianggap salah tidak bisa langsung dibekukan dan harus melalui proses sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kata Syar’i saat dihubungi di Palangka Raya, Kamis.

“Jadi yang benar itu, KPU RI memerintahkan KPU Kapuas membuka dan memperpanjang pendaftaran pasangan calon Pilkada. Sesuai peraturan KPU, apabila hanya satu paslon, maka harus dilakukan dibuka kembali pendaftaran. Kalau sudah dibuka tapi tetap tidak ada yang mendaftar, baru dilakukan tahapan selanjutnya,” beber dia.

Mengenai kapan akan dibuka kembali pendaftaran paslon Pilkada di Kabupaten Kapuas, KPU setempat masih harus terlebih dahulu melakukan rapat pleno mengubah jadwal yang sudah sempat ditetapkan. Setelah rapat tersebut, baru akan diketahui kapan pembukaan pendaftaran dilaksanakan.

Syar’i menegaskan bahwa KPU Kalteng terus melakukan pendampingan terhadap KPU Kapuas dalam melaksanakan Pilkada. Saat KPU Kapuas bertemu dan berkomunikasi dengan KPU RI, pihak KPU Kalteng turut mendampingi.

“Kalau tidak salah, Komisioner KPU Kapuas baru pulang dari Jakarta, Rabu (14/2). Jadi kemungkinan sekarang ini KPU Kapuas sedang melakukan persiapan rapat pleno penyusunan ulang jadwal Pilkada. Tunggu saja, pasti ada pengumuman Pendaftaran ulang paslon,” demikian Syar’i.

Sebelumnya, KPU Kapuas hanya meloloskan satu pasangan calon Ben Brahim – Nafiah Ibnor, dan menggugurkan paslon Mawardi – Muhajirin dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon, Senin (12/2).

Ketua KPU Kapuas Bardiansyah mengatakan, alasan digugurkannya paslon Mawardi-Muhajirin karena tidak memenuhi persyaratan edaran KPU nomor 17, bahwa pengambil-alihan partai, misalnya di tingkat kabupaten diambil-alih oleh pusat, wajib hukumnya semua berkas pencalonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen.

“Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) yang jadi polemik dalam pemberian dukungan yang sebelumnya mengusung Ben – Nafiah beralih ke Mawardi – Muhajirin, mereka hanya dua orang yang ditandatangani oleh ketua umumnya, yaitu formulir B dan B1. Sedangkan yang lain hanya ditandatangani oleh Mahadir selaku pelaksana tugas (plt), sehingga hal itu membuat pihak KPU menggugurkan pencalonan tersebut,” kata Bardiansyah. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.