Panwaslu Balikpapan Deklarasi Tolak Politik Uang

Editor: Koko Triarko

120
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BALIKPAPAN — Guna mencegah terjadinya politik uang dan politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalimantan Timur 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Balikpapan mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang.

Ketua Panwaslu Balikpapan, Ahmadi Azis, menjelaskan, deklarasi dilakukan serentak di daerah yang melaksanakan pilkada, untuk mengantisipasi isu SARA karena isu ini sangat sensitif dan berpotensi memecah belah NKRI.

“Isu SARA ini sangat sensitif dan politik uang juga kami waspadai sehingga dengan deklarasi ini kami antisipasi terlebih dahulu, agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar,” ucapnya, usai deklarasi di Balikpapan, Rabu (14/2/2018).

Pihaknya juga telah melakukan apel siaga untuk merapatkan barisan seluruh jajaran pengawas pemilu dari kota hingga tingkat Kelurahan.

“Seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari Panwaslu hingga pengawas di tingkat kelurahan atau PPL juga sudah kami siagakan,” kata Ahmadi.

Sesuai dengan pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, menurutnya, pelaku politik uang dikenakan sanksi tindak pidana.

“Dalam pasal itu, pasangan calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan barang atau uang. Selain pasangan calon dan tim kampanye, pihak lain atau orang yang melakukan pelanggaran berupa politik uang akan dikenakan sanksi pidana maksimal 72 bulan dan denda Rp200 juta,”  imbuh Ahmadi Azis.

Deklarasi dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Ketertiban Setdakot Balikpapan, Syaiful Bachri, mewakili Wali Kota Balikpapan, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta dan unsur Forkopimda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Lihat juga...