Parampara Praja Jaring Masukan Penerapan UUK DIY

235

YOGYAKARTA – Dewan Pertimbangan Gubernur Parampara Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat setempat untuk meminta masukan terkait Implementasi Undang-Undang Keistimewaan.

Ketua Dewan Pertimbangan Gubernur Parampara Praja DIY, Mahfud, MD., saat audiensi dengan Pemkab Bantul di Bantul, Jumat (23/2/2018), mengatakan, audiensi ini menindaklanjuti pembentukan lembaga Parampara Praja sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

“Bahwa, sebagai tindak lanjut amanat UU tentang Keistimewaan DIY, telah dibentuk lembaga Parampara Praja DIY untuk memberikan pertimbangan saran, pendapat kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan di DIY,” katanya.

Untuk melaksanakan ketugasan itu, Parampara Praja DIY melakukan audiensi mengenai Implementasi Keistimewaan DIY di Bantul, permasalahan, hambatan dan kesulitan apa yang dialami pemda dalam melaksanakan keistimewaan.

Selain itu, lanjut Mahfud MD, terkait pelaksanaan program unggulan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan, serta penanganan intoleransi dan radikalisme di Kabupaten Bantul.

“Karena kami sering dapat laporan dari masyarakat mengenai pemanfaatan Danais (Dana Keistimewaan) dan arti Keistimewaan itu seperti apa, padahal kalau dari data, angka penyerapan Danais di DIY itu bagus, cuma masyarakat tidak tahu,” katanya.

Selain itu, kata dia, Dewan Pertimbangan Gubernur selalu mendapat keluhan, bahkan pihaknya sering dikagetkan, bahwa DIY termasuk Bantul menjadi daerah yang paling miskin, meski diakui Indeks kebahagiaan tinggi.

“Untuk ketugasan ini, kami tidak boleh berbicara ke publik atau ke media mengenai kebijakan apa, atau masalah apa yang harus diselesaikan, karena kami hanya menampung saran, masukan untuk kami bawa ke Sri Sultan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan, dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Bantul, Pemkab Bantul memprioritaskan pembangunan di tiga sektor, yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.

“Menurut survei BPS, untuk memperbaiki angka kesenjangan dan kemiskinan itu ada beberapa sektor, di antaranya pariwisata, dan di 2019 kita tempatkan sektor pariwisata menjadi prioritas dan dipastikan anggarannya naik,” katanya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...