Pemerintah: Gugatan Uji Materi UU APBN No.15/2017 Salah Objek

Editor: Koko Triarko

361
Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka, -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka, mengatakan, Pasal 15 ayat (3) huruf d UU Nomor 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B, 28C, 31 dan 34 UUD Tahun 1945.

Menurut Putut, pasal tersebut justru untuk menjamin terpenuhinya anggaran wajib bagi daerah hingga diperlukan sanksi, dan Pasal 15 tersebut merupakan instrumen bagi negara untuk memaksa pemerintah daerah memenuhi anggaran wajib tersebut  sebagai paksaan untuk pemerintahan daerah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 28D UUD 1945.

“Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN ini sama sekali tidak merugikan hak konstitusional seseorang, tapi justru melindungi hak-hak konstitusional warga masyarakat secara keseluruhan, dengan terjaminnya pendidikan dan kesehatan sebagaimana diatur UUD,” kata Putut, saat memberikan paparan sebagai wakil pemerintah dalam Uji Materil UU Pasal 15 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN di ruang sidang majelis hakim MK, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Putut menambahkan, adanya tunggakan kewajiban oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap dana kesehatan dalam jaminan BPJS, maka pemerintah pusat akan memotong dana tersebut dalam dana perimbangan daerah tahun berikutnya. Karena hal tersebut merupakan perintah atau mandat dari UU di semua sektor.

“Dana perimbangan merupakan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat dengan tujuan public service yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah Kutai Timur wajib dikembalikan dengan memotong dana perimbangan,” ungkapnya.

Untuk itulah, kata Putut, pihak pemerintah menganggap permohonan Pemohon tersebut salah objek, sehingga meminta majelis hakim konstitusi menolak gugatan atau paling tidak gugatan tersebut tidak dapat diterima.

“Bahwa dalil penundaan atau pemotongan dana transfer oleh Pemohon telah salah objek, karena bukan penundaan akibat terpenuhinya anggaran wajib pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Permohonan gugatan uji materil Pasal 15 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 diajukan Gerakan G20 Mei yang diwakili lrwan, Rahman, dan Jamaluddin. Materi yang diuji yaitu Pasal15 ayat (3) huruf d UU 15/2017, yang berbunyi “Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut: d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Baca Juga
Lihat juga...