Pengalaman Presiden Soeharto Ingatkan Tradisi Pers Perjuangan

Editor: Satmoko

350
Pak Harto Memberi Keterangan Pers (Foto Istimewa/Dokumentasi HM Soeharto Media Center)

Tanggal 9 Februari adalah Hari Pers Nasional. Asal muasalnya tanggal itu hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagai salah satu organisasi wartawan di Indonesia.

Dalam sejarahnya, sebelum PWI sudah lahir organisasi wartawan di masa perjuangan melawan kolonialisme, yaitu: Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori oleh Mas Marco Kartodikromo pada tahun 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). PWI sendiri baru lahir pada 9 Februari 1946.

Hari lahir PWI menjadi Hari Pers Nasional yang diperingati secara nasional karena peran Menteri Penerangan Harmoko yang meminta Presiden Soeharto untuk menetapkannya sehingga sejak 1985 Hari Pers Nasional diperingati tanggal 9 Februari.

Betapa pers berperan begitu sangat besar dalam dinamika perkembangan sebuah bangsa. Meski bukan perintis pergerakan, namun pers punya kontribusi besar dalam menyampaikan berita-berita setiap perkembangan yang dilalui negeri ini.

Peran pers juga mampu memacu semangat kerja masyarakat untuk turut memberi sumbangsih kontribusi dalam pembangunan negeri ini dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam Pidato pada Hari Pers nasional Ke 50 di Solo tanggal 9 Februari 1996, sebagaimana dilansir dalam www.soeharto.co dan disiarkan di Youtube, Presiden Soeharto menyambut gembira pers nasional bertekad untuk menegakkan profesionalisme.

Kemudian, Presiden Soeharto mengingatkan pers nasional agar tidak melupakan tradisinya sebagai pers perjuangan serta meningkatkan peranannya dalam upaya besar pembangunan kita. Presiden Soeharto juga mengharapkan pers nasional kita hendaknya menjadi pers pembangunan.

Dalam setiap peringatan Hari Pers Nasional Presiden Soeharto selalu berpidato, seperti di antaranya, pada Hari Pers Nasional tahun 1990 yang diadakan di Ujung Pandang, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa pers harus menjadi kekuatan pembaharuan.

“Dalam persiapan memasuki tahap tinggal landas, pers nasional tidak boleh hanya sekadar menjadi cermin yang pasif dari keadaan masyarakatnya, melainkan harus mampu menjadi kekuatan pembaharuan. Agar tanggung jawab itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pers nasional harus terus menerus meningkatkan kemampuan dan mutunya serta memperteguh tekadnya sebagai pers perjuangan,“ kata Presiden Soeharto.

Lebih lanjut, Kepala Negara menerangkan bahwa manusia memerlukan informasi untuk mengembangkan wawasan dan meningkatkan kecerdasan. Manusia Indonesia yang berkualitaslah yang dapat menjadi tulang punggung masyarakat industri modern berdasarkan Pancasila, yang sedang bersama-sama kita bangun. Juga perlu terus menerus dikembangkan iklim yang mendorong peningkatan kualitas manusia Indonesia.

“Sebagai pers perjuangan, maka pers nasional kita juga mempunyai tugas untuk mendorong peningkatan kualitas manusia Indonesia,“ tegas Presiden Soeharto.

Adapun, pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 1992 yang diadakan di Istana Negara, Presiden Soeharto menekankan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.

Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan masa datang kita akan makin mengandalkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.

“Pada waktu yang lampau, pada saat sumber daya dan sumber dana kita masih sangat terbatas, pemerintah memang harus memegang peranan yang penting untuk memulai dan mengendalikan pembangunan. Dewasa ini dalam masyarakat kita sudah tumbuh kemampuan kewiraswastaan, baik dalam ukuran kecil, menengah maupun besar,“ ungkap Kepala Negara.

Kemudian, kemampuan ini perlu memperoleh peranan yang lebih besar dalam keseluruhan gerak pembangunan nasional kita. “Itulah yang sedang kita kerjakan dewasa ini dan yang hendak kita lanjutkan ke masa datang yang panjang,“ tegas Kepala Negara.

Dalam hubungan itu, Presiden Soeharto mengharapkan agar pers nasional kita ikut terus mendorong bangkitnya prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam segala bidang demi kemajuan dan kesejahteraan yang makin merata bagi bangsa kita yang makin kuat rasa kebangsaan dan persatuannya.

Sebenarnya, Presiden Soeharto mengingatkan pers tak hanya pada Hari Pers Nasional, tapi juga di berbagai kesempatan, seperti pada hari Kamis, 28 Desember 1967, saat acara berbuka puasa bersama dengan para wartawan Jakarta.

Dalam kata sambutannya pada acara tersebut, Pak Harto mengatakan bahwa antara pemerintah dan pers harus lebih sering mengadakan komunikasi dan konsultasi sehingga dapat dihindar­kan terjadinya kesalahpahaman.

Masa awal Orde Baru yang menjadi zaman pemulihan kondisi. Kondisi pasca-Orde Lama dan chaos akibat Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Pada zaman Orde Baru dengan Presiden kedua RI Soeharto, pers mengikuti arus sistem “ideologi” dari Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila, sehingga kemudian lahirlah istilah Pers Pancasila.

Berdasarkan Sidang Pleno Dewan Pers ke-25, menekankan bahwa Pers Pancasila adalah pers nasional yang berorientasi, bersikap, bertingkah laku dengan didasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Itu artinya setiap perusahaan pers harus menyebarkan pewartaan dan informasi yang sehat, bebas dan bertanggung jawab, serta sebagai penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pers di Indonesia mengalami perkembangan yang sedemikian pesat. Liberalisasi dan globalisasi pun ternyata ikut andil bagi pergerakan pers di Indonesia. Hal itu dikarenakan berbagai media cetak dan stasiun televisi luar negeri bebas masuk dengan leluasa ke Indonesia.

Apakah Indonesia telah menganut pers liberal? Apakah pers liberal cocok diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia? Padahal, cita-cita sebagai negara liberal tidak pernah ada di benak founding fathers kita.

Orde Baru telah melahirkan Pers Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman bagi perkembangan pers di Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, keberadaan pers di Indonesia masa orde reformasi ini, mulai kehilangan arah dan pedoman. Mengingat keberadaan Pancasila yang hingga saat ini masih berfungsi sebagai dasar filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak ada salahnya jika kita menengok kembali kepada Pancasila untuk mendapatkan pedoman serta arahan bagi perkembangan pers di Indonesia.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.