Pergub Angkutan Online di Sumbar Masih Low Respon

Editor: Mahadeva WS

275

PADANG — Tercatat baru satu perusahaan angkutan online yang mengajukan perizinan operasional di Sumatera Barat (Sumbar). Perusahaan berbentuk koperasi tersebut mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP) Provinsi Sumbar

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Amran/Foto: M. Noli Hendra

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Amran mengatakan, angkutan online yang sudah mendaftarkan tersebut datang langsung dari Kota Bukittinggi. Kelompok tersebut memiliki tujuh armada angkutan. Sementara untuk pengajuan dari Kota Padang, hingga Senin (26/2/2018) belum ada satupun yang mengajukan izin operasional.

“Perkembangan Peraturan Gubernur (Pergub) angkutan online di Sumbar masih low respon. Buktinya sampai sekarang baru satu yang daftar izinnya, itupun datang dari Kota Bukittinggi,” jelasnya, Senin (26/2/2018).

Sesuai Pergub yang telah disahkan beberapa waktu lalu, kuota angkutan online yang akan mendapatkan izin operasional pada tahap pertama ini sangat terbatas. Hanya 400 unit yang bisa beroperasi di dua zona yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, diharpakan pengusaha angkutan online untuk segera mengurus izin operasionalnya.

Kuota 400 unit tersebut dibagi menjadi dua zona, untuk wilayah Operasi I (Padang, Lubuk Alung, Pariaman dan Painan) kuotanya 256 unit kendaraan. Sementara untuk wilayah Operasi II (Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Batusangkar, Solok dan Sawahlunto) kuotanya 144 unit kendaraan.

Operasionalisasi angkutan daring di Sumbar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pergub No.1/2008 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Hal itu juga mengacu Permenhub 108 tahun 2017  tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar Busi Syukur mengatakan, berharap pengusaha angkutan online untuk segera mendaftarkan izin operasional. Organda Sumbar serius mendorong pengusaha angkuta online agar segera mengurus izin operasional, dengan meminta kepada DPC Organda di Kota Padang dan Kota Bukittinggi, menyampaikan kepada pengusaha pentingnya memiliki izin operasional.

“Saya telah menggelar rapat untuk menindaklanjuti Pergub tentang angkutan online itu. Hasilnya DPC Organda di daerah turut turun mensosiasliasikan Pergub angkutan online tersebut kepada pengusaha angkutan online,” ujarnya.

Organda juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan pihak pengusaha angkutan online di dua kota tersebut. Pada kesempatan itu juga telah dijelaskan tentang aturan yang ada Pergub tersebut. “Yang saya lihat dari hari ke hari jumlah angkutan online ini terus bertambah. Jadi dikarenakan kuota izin pada tahap pertama ini hanya 400 unit, seharusnya pengusaha angkutan online untuk segera mengambil kesempatan ini,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...