hut

Perpres Satu Data Indonesia Selesai pada 2018

Editor: Irvan Syafari

Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Adhi Wiriana/Foto: M. Noli Hendra.

PADANG — Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Adhi Wiriana mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data Indonesia diperkirakan selesai pada  2018 ini.

Hal ini dikarenakan posisi Perpres Satu Data Indonesia sudah ditangan presiden dan tinggal ditanda tangani. Sehingga setelah semua itu selesai, Perpres Satu Data itu dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Perpres.

Ia menyebutkan, Indonesia menuju Satu Data Indonesia merupakan inisiatif BPS yang bertujuan untuk menyamakan persepsi untuk sebuah data yang dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan.

Selama ini dalam menghimpun data tidak hanya dilakukan oleh BPS, tapi masing-masing kementerian juga melakukan penghimpun data. Persoalan ada perbedaan data antara kementerian dengan BPS, padahal menggunakan objek yang sama.

“Presiden Joko Widodo pernah mengakatan merasa kesulitan untuk mendapatkan data. Maka dari itu, lahir inisiatif untuk membuat sebuah gerakan untuk Indonesia menuju Satu Data. Nah, semoga tahun ini Perpresnya keluar,” katanya di Padang, dalam kegiatan pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia di Aula BPS Sumbar, Kamis (8/2/2018).

Selama ini data-data yang ada di BPS, seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan, dan data-data lainnya, telah menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Namun, ada persoalan suatu instasi juga melakukan pengumpulan data, dan setelah dibandingkan, datanya berbeda, sehingga terjadi keraguan, data mana yang akan dijadikan rujukan.

Adhi mencontohkan, ketika BPS melakukan penghimpunan data tentang kemiskinan dan kementerian terkait juga melakukan penghimpunan data yang sama yakni kemiskinan.

Ternyata, hasilnya berbeda. Untuk Satu Data Indonesia diadakan sebagai solusi untuk menyamakan persepsi antara suatu lembaga ke lembaga lainnya.

“Satu Data Indonesia ini bukan berati membenarkan data dari BPS saja. Tapi artinya di sini BPS akan memilih, data dari lembaga mana yang bisa dijadikan rujukan. Bisa jadi contoh Kementerian Sosial memiliki data yang lebih valid tentang kemiskinan, maka disepakati seluruh daerah mengambil kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dari data Kementerian Sosial saja,” paparnya.

Menurutnya, dengan adanya Indonesia menuju Satu Data Indonesia ini mampu memberikan dampak yang bagus bagi pemerintah, terutama bagi pemerintah yang akan mengambil sejumlah kebijakan dan membuat sejumlah program, dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala BPS Sumbar Sukardi menambahkan sejauh ini Satu Data Indonesia sudah berjalan di Sumbar. Hanya saja masih dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan perlu adanya Perpres untuk benar-benar menjalankan sepenuhnya Satu Data Indonesia tersebut.

“Kita telah menjalani Satu Data Indonesia itu. Makanya dari sejumlah data yang kita miliki di BPS sangat dibutuhkan oleh pemerintah di Sumbar, baik itu di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota,” sebutnya.

Ia melihat, sejauh ini khusus di BPS Sumbar, pemerintahnya selalu mengacu kepada hasil yang dihimpun oleh BPS. Seperti pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), inflasi, kondisi kunjungan pariwisata, dan sejumlah data lainnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com