Presiden Soeharto Tegaskan Indonesia Bangun Kekuatan Sendiri

Editor: Irvan Syafari

796
Presiden Soeharto/Foto: Ist/Soeharto.co.id

JAKARTA — Utang luar negeri Indonesia terus membengkak. Pemerintah seharusnya mengevaluasi utang luar negeri. Ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri menunjukan rentannya kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sosial, bahkan ideologi untuk diintervensi negara asing.

Mengenai pemerintah mengevaluasi utang luar negeri beberapa kali pernah terjadi di zaman Orde Baru, tepatnya pada13 Februari 1992, sebagaimana dilansir dalam http://soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, yang ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003, bahwa Presiden Soeharto menegaskan Indonesia bertekad untuk membangun dengan kekuatan sendiri, membangun menurut arah dan cara yang dipandangnya tepat.

Namun Indonesia juga menyadari arti penting dari kerjasama dan bantuan negara-negara lain untuk mempercepat jalannya pembangunan itu, tanpa mengorbankan prinsip dasar sebagai negara yang berdaulat.

“Sebagai bangsa yang sedang membangun di segala bidang, kami yang paling tahu mengenai tantangan, keterbatasan dan kekurangan kami,” tegasnya.

Hal itu disampaikan saat Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Kerajaan Belanda, JH Robert Dudly van Roijen, di Istana Merdeka.

Menyambut Duta Besar van Roijen, Presiden Soeharto mengatakan, dalam dunia yang makin menjadi satu terasa makin penting makna saling pengertian dan saling menghormati antar negara.

“Juga penting sekali menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masing-masing negara,” ujar Presiden Soeharto.

Tentu saja ada nilai universal yang hakiki seperti tentang hak-hak asasi manusia, tentang demokrasi dan tentang kebebasan.

“Akan tetapi semua itu hanya dapat tumbuh subur di atas nilai-nilai dasar yang dianggap luhur oleh suatu bangsa,” papar Presiden.

Ditegaskan oleh Presiden bahwa hak-hak asasi, demokrasi dan kebebasan yang bersumber pada nilai-nilai dari luar tidak akan dapat tumbuh subur di suatu negara.

Tidak ada satu bangsa pun yang wajib menerapkan nilai-nilai kehidupan yang tidak dipahami dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang mereka anggap luhur.

Jika hal itu dipaksakan, maka sama saja dengan mengingkari hak-hak asasi manusia itu sendiri dan hak-hak asasi suatu negara berdaulat.

Dalam buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” (1989), Presiden Soeharto menyoroti mengenai utang luar negeri sebagai wasiat kebangsaan. Seperti di antaranya, pada prinsipnya, kita melaksanakan pembangunan dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi kita menyadari pula, kemampuan kita serba terbatas.

Untuk mempercepat pembangunan, kita memanfaatkan prinsip kerjasama dengan bangsa-bangsa lain secara saling menguntungkan. Tetapi bantuan dari luar itu tetap kita tempatkan sebagai pelengkap. Kita sudah berjaga-jaga jangan sampai bantuan itu nanti membuat kita sengsara. Jangan sampai hal itu mengurangi kemampuan kita sendiri.

Kita sendiri menentukan persyaratan mengenai bantuan asing itu. Bukan mereka yang menentukan.

“Buat saya, andaikata bantuan luar negeri itu dihubungkan dengan politik, saya akan bersikap sama (dengan Bung Karno). Saya akan katakan go to hell,” kata Pak Harto.

Setiap hutang (luar negeri) harus kita gunakan untuk membangun, bukan untuk konsumsi, apalagi mercusuar­-mercusuaran (proyek-proyek untuk tujuan prestise)

Tidak sedikit pun dari hutang, kita gunakan untuk keperluan rutin, juga untuk membeli senjata bagi angkatan bersenjata. Semua untuk membangun.

Sejak 1969/1970 bantuan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan tidak satu sen pun dari bantuan itu yang digunakan untuk keperluan konsumtif.

Indonesia memang perlu pinjaman luar negeri untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut tetap diperhatikan menjadi pertimbangan.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.