Prihatin Moral Hakim, Rais Syuriyah PBNU Inginkan RUU Jabatan Hakim Segera Disahkan

Editor: Irvan Syafari

123
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

JAKARTA — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Ahmad Ishomuddin merasa prihatin dengan moral para hakim saat ini, dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah hakim karena korupsi. Padahal jabatan hakim itu adalah kedudukan yang mulai, dan sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

“Jabatan hakim itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Itu sebabnya, ada ungkapan Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Sehingga untuk menjabat sebagai hakim harus miliki moral, etika dan integritas yang kuat untuk mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara,” kata Ahmad Ishomuddin dalam diskusi RUU tentang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh LBM PBNU di Gedung PBNU Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya Jabatan Hakim merupakan sesuatu yang sangat eksklusif, sehingga hal itu menjadi salah satu alasan mengapa pihaknya menyelenggarakan diskusi bertema Jabatan Hakim. Karena RUU Jabatan Hakim tersebut diatur proses rekrutmen calon hakim, sehingga perlu ada masukan dari semua pihak.

“Karena kekuasaan hakim itu sangat eksklusif, maka sangat layak untuk kemudian masalah rekrutmen hakim ini sangat khusus sekali, sehingga muncul RUU Jabatan Hakim yang diharapkan bisa mereformasi peradilan di Indonesian,” jelasnya.

Untuk itulah KH. Ahmad Ishomuddin mengharapkan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk terus mengawal RUU tersebut di DPR sehingga disahkan menjadi UU Jabatan Hakim.

“Intinya kita akan mengawal terus. Bagaimanapun juga RUU Jabatan Hakim ini harus disahkan menjadi UU demi reformasi dunia peradilan di Indonesian, yang selama ini belum memuaskan,” ungkapannya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini terjadi penyimpangan dalam penerapan sistem satu atap yang berlaku sejak era reformasi dengan MA mengelola seluruh urusan terkait pengadilan, baik teknis yudisial maupun manajemen hakim yang meliputi pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pemberhentian.

“Dengan begitu independensi kekuasaan kehakiman cenderung lebih ditekankan pada aspek independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan cenderung mengabaikan aspek independensi kehakiman dari pengaruh internal kekuasaan kehakiman,” ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut hadir juga anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi , Ketua Bidang Advokasi  YLBHI  Muhammad Isnur, Ketua PBNU Robikin Emhas  dan Ketua LBM PBNU  Em Najib Hasan.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Lihat juga...