hut

Tolak ‘Dirumahkan’, Puluhan Karyawan Tuding PT. AMNT Ingkar Janji

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

MATARAM — Puluhan pekerja tambang emas PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menolak kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program Restrukturalisasi Karyawan (RTK).

Pasalnya karyawan yang telah bekerja sejak belasan tahun sejak dipegang PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan sekarang PT. AMNT terancam menganggur dengan adanya program tersebut.

“Kami menolak ikut program RTK atau PHK dengan mengambil pesangon dan tetap ingin bekerja di pertambangan yang dikelola PT. AMNT,” kata Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) NTB, Malikurrahman Iken, saat melakukan hearing dengan DPRD NTB, Senin (26/2/2018)

Ia pun menagih janji pihak AMNT saat proses peralihan kepemilikan saham dari PT. NNT yang tidak akan melakukan PHK terhadap karyawan, tapi nyatanya sekarang PHK tetap dilakukan melalui program RTK.

Tapi setelah saham berhasil diambil alih, pihak AMNT justru telah ingkar janji dengan menawarkan RTK. Program tersebut meski bahasanya sukarela, tapi dalam praktiknya terkesan dipaksakan secara sepihak dan intimidasi secara halus.

“Misalkan dengan tidak memberikan pekerjaan tidak jelas bagi karyawan yang masih bertahan, akses masuk dicabut dan bagi karyawan yang tidak mengambil RTK, kelanjutan AMNT tidak jelas” katanya

Ditambahkan pengurus SBSI lainya, Jayadi, pihak AMNT selalu mendatangi karyawan dengan berbagai dalih, rayuan intimidasi, agar karyawan yang tidak mau mengambil RTK supaya mengambil, padahal program RTK katanya sifatnya sukarela, tapi kesannya dipaksakan.

“Maka kami mendesak, DPRD NTB untuk membentuk Pansus Ketenagakerjaan tentang PT. AMNT, agar nasib kami diperhatikan, kami tidak mau mengambil RTK dan tetap ingin bekerja sesuai janji awal AMNT,” katanya.

Jayadi menambahkan, SBSI juga mendesak AMNT mencabut kebijakan merumahkan pekerja, mendesak AMNT untuk melaksanakan seluruh poin PKB 2017 – 2018, mendesak pengawas untuk melakukan pengawasa secara menyeluruh terhadap penerapan UUK di Batu Hijau.

Dari sekitar 3.315 karyawan, 90 di antaranya menolak ikut program RTK dengan mengambil pesangon dan tetap ingin bekerja pada perusahaan tambang emas yang dikelola PT. AMNT.

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasdiono/foto : Turmuzi
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasdiono/foto : Turmuzi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasdiono mengaku, adanya aduan karyawan akan menjadi bahan kajian untuk dibicarakan dengan pimpinan dan anggota dewan.

“Secara kelembagaan, apa yang menjadi aduan karyawan hari ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB, kemudian dibicara dengan lintas komisi lintas fraksi, apakah hal ini patut kita pansuskan atau tidak,” kata Kasdiono.

Pansus dibentuk nantinya untuk melakukan penelusuran dan investigasi dengan turun lapangan, apakah ada terjadi pelanggaran oleh perusahaan AMNT atau tidak.

Tapi sepanjang komisi V masih bisa mengatasi dengan seluruh jaringan yang ada, kita coba dulu, sebab selama ini banyak hal – hal yang terkait dengan komisi V yang mestinya kita Pansuskan, tapi ternyata bisa kita selesaikan, katanya.

“Bagaimanapun kebijakan RTK kan merupakan kebijakan perusahaan, ada kebijakan berupa pensiun dini bagi mereka yang berusia diatas 45 tahun dan pengunduran diri secara sukarela,” katanya.

Dijelaskan, dan bagi mereka karyawan yang ikut program RTK juga terekrut oleh perusahaan aliansinya. Tentunya akan didalami berapa persen yang terekrut, tapi dari mereka masih ada yang belum mau mengambil atau ikut program RTK.

“Termasuk bagaimana apakah program RTK sudah disosialisasikan dengan baik atau tidak, koordinasi dengan AMNT satu dua hari akan dilakukan,” sebutnya.

Lihat juga...