Achmad Michdan: Komnas HAM Harus Menggali Testimoni Keluarga Korban PKI

Editor: Irvan Syafari

438
Kuasa hukum keluarga korban kekejaman PKI, Achmad Michdan.-Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Puluhan keluarga korban kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1945-1965 mendatangi kantor Komosioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Kuasa hukum keluarga korban, Achmad Michdan mengungkapkan, maksud kedatangan mereka ke Komnas HAM, selain mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pada tragedi berdarah tersebut. pihaknya juga ingin meluruskan sejarah bangsa ini.

Menurutnya, saat ini ada yang ingin membelokkan sejarah. Padahal mereka tersebut adalah bagian dari pelaku pembantaian itu.

Para pembelot sejarah, kata dia, menuntut adanya Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) dari Komnas HAM, yang menyatakan bahwa mereka adalah korban Orde Baru (Orba).

“Adanya SKKPH, mereka bilang kalau mereka itu korban Orba. Mereka adalah keluarga mantan PKI,” kata Achmad kepada Cendana News di temui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, jika tuntutan mereka dikabulkan oleh Komnas HAM, keluarga korban kekejaman PKI merasa dirugikan dengan adanya pemutar balikkan sejarah.

Oleh karena itu, kata Ahmad, pihaknya mengadu ke Komnas HAM supaya meluruskan bahwa tidak benar mereka yang menjadi korban.

“Yang menjadi korban itu umat Islam seperti yang di Jawa Timur, yang hari ini melapor ke Komnas HAM. Di daerah lain juga banyak yang menjadi korban kekejaman PKI,” ungkap Achmad.

Dia mengatakan, pembantaian PKI masa lalu yang merupakan pelanggaran HAM merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Sejarah tegas Achmad, akan menentukan arah bangsa ini ke depannya dan tentu sangat penting untuk diketahui masyarakat.

Dalam kaitan ini, Achmad meminta agar Komnas HAM meluruskan sejarah kelam itu. Kemudian tidaklah layak memberikan kebijakan-kebijakan dengan rehabilitasi bahkan ada kompensasi bagi keluarga mantan PKI.

Jika ini dikabulkan, menurutnya, itu suatu kekeliruan apalagi kaitannya dengan tindakan pemerintah meminta maaf.

“Ini sesuatu yang amat tidak benar, kemudian pemerintah Indonesia minta maaf, selain tadi memberikan konvensasi kepada mereka dan dinyatakan mereka sebagai korban,” tukas Achmad.

Pemutaran balikan sejarah ini tentu akan sangat merugikan keluarga korban kekejaman PKI. Pada hari pula, kata dia, keluarga keluarga korban telah memberikan testimoni terhadap kejadian sebenarnya khususnya kasus kekejaman PKI tahun 1948 hingga 1968.

Komnas HAM, kata dia, harus menggali testimoni ini. Dan menjadikan catatan untuk Komnas HAM kemudian memberikan masukan kepada pemerintah kebijakan apa yang harus dirubah.

Achmad berharap ada upaya segera bagi negara dan pihak lain yang berwenang untuk meluruskan sejarah kelam PKI dan korban-korbannya. Jangan sampai kata dia, keluarga korban kekejaman PKI itu dirugikan dengan pemutar balikan sejarah.

“Kalau kebijakan itu sudah diberikan harus dibatalkan. Permintaan mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966 tak boleh terjadi. Ini sudah produk hukum, sesuatu yang final,” pungkas Achmad.

Baca Juga
Lihat juga...