Aher Klaim Daya Saing Jabar Meningkat

278
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) -Foto: Dokumentasi CDN

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan daya saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua nasional, melonjak dari rangking lima pada 2013 lalu.

“Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017,” kata Gubernur Aher, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (19/3/2018).

Gubernur Aher mengatakan, peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat ini terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin.

“Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus meningkat, sehingga posisi Jabar kini jadi nomor dua nasional untuk indikator daya saing. Pendapatan asli daerah pun melonjak dari 12,4 triliun rupiah pada 2013 menjadi 18,3 triliun rupiah lebih pada 2017,” katanya.

Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak Tahun Anggaran 2013 hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan PAD ini diiringi pula dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar. Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp17,38 triliun dan pada penghujung pelaksanaan RPJMD, yaitu 2017, meningkat menjadi Rp32,19 triliun.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2013 sebesar Rp18,40 triliun dan pada 2017 meningkat secara signifikan, sebesar Rp32,56 triliun lebih.

“APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan,” ujar Aher.

Beberapa indikator yang ditunjukkan Aher adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19 persen.

Kemudian Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 3.63 persen atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen. Demikian juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp27,96 juta atau meningkat sebesar Rp19,43 juta dibanding tahun 2013 sebesar Rp8,53 juta.

Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai Rp37.18 juta pada 2017 atau meningkat sebesar Rp13,58 juta dibanding 2013 yang mencapai Rp23,60 juta.

Di bidang pendidikan, juga terjadi peningkatan. Bila 2013 indeks pendidikan sebesar 58,08 poin, maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan Angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013/2014 menjadi 81,25 persen pada 2017/2018.

“Itulah keberhasilan Bidang Pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” kata Aher.

Pada kurun waktu RPJMD 2013-2018, telah direalisasikan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak 1.712.498 siswa setiap tahun; Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA Negeri, Swasta dan pesantren sebanyak 12.243. Jumlah ini telah melampaui target janji Gubernur sebanyak 10.000 unit.

Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, telah dibangun 866 RKB bagi Perguruan Tinggi Swasta; direalisasikan beasiswa sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, pemberian beasiswa kepada keluarga atlet, guru dan mahasiswa berperestasi sebanyak 484 orang dengan keseluruhan biaya beasiswa sebesar Rp61, 49 triliun.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan, dialokasikan pembiayaan sebesar 10 persen dari APBD.

Dengan penganggaran itu, banyak hal telah dicapai, di antaranya jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 298 unit, rumah sakit yang sudah terakreditasi mencapai 87 unit.

Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar mencapai 88 unit, dan penduduk dengan Jaminan Kesehatan mencapai 71,62 persen.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, Heryawan menjelaskan, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01 persen pada 2013 menjadi 63.34 pada 2017.

Laju Pertumbuhan Ekspor pun meningkat dari 5,5 persen pada 2013 menjadi 13,42 persen pada 2017. Sedangkan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp93,5 triliun menjadi Rp162,7 triliun. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp26,2 triliun menjadi Rp94,05 triliun pada 2017.

“Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74 persen dengan rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 14,9 persen setiap tahunnya,” katanya.

Tidak hanya itu, selama kurun 2013-2017, Pemprov Jabar telah berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru. Jumlah ini melampaui janji gubernur untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Jabar.

Daya beli masyarakat pun meningkat dari Rp6,41 juta menjadi Rp10 juta lebih pada 2017, seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja. Ini melampaui janji gubernur yang akan menciptakan 2 000.000 lapangan kerja.

Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja ini, tingkat pengangguran terbuka pun turun dari 9,22 persen pada 2013 menjadi 8.22 persen pada 2017. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61 persen pada 2013 menjadi 7.83 persen pada 2017.

Baca Juga
Lihat juga...