Ahli: Berdasar Asas Manfaat, Pembayaran PBB Seharusnya Cukup Sekali

Editor: Koko Triarko

357
Dr. Aartje Tehupeiory, MH., Ahli Hukum Agraria dari Universitas Kristen Indonesia (UKI). -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Ahli Hukum Agraria, Dr. Aartje Tehupeiory, MH., dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), berpendapat, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah tinggal cukup sekali dilakukan.

Hal ini didasarkan pada asas kemanfaatan, bahwa tidak semua warga negara mampu membayar pajak setiap tahun, setelah mereka pensiun dan mempunyai anak dengan ekonomi yang lemah.

Hal ini disampaikan Aartje Tehupeiory saat menjadi saksi ahli dari Pemohon di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), dalam sidang uji materil Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frase “bertempat tinggal” dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Menurutnya, ketidakadilan dapat dirasakan masyarakat, karena setiap tahunnya mereka harus membayar pajak dengan kondisi finansial yang tidak mampu.

“Dapat dirasakan ketidakadilan, karena setiap tahun mereka harus membayar pajak, tapi kalau mereka masih bekerja dan mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi untuk membayar pajak setiap tahun itu tidak masalah. Bagaimana ketika mereka pesiun dan mempunyai anak dengan kondisi keuangan yang kurang? Maka, mereka tidak mampu membayar pajak setiap tahun dan mereka akan kehilangan hak dan kenikmatan dari rumah tersebut,” kata Aartje Tehupeiory.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan rumah tinggal warga yang tidak mampu membayar pajak akan ditempati oleh orang yang mempunyai kemampuan finansial lebih, dalam hal memberikan dan menempati rumah yang berada di tengah-tengah kota dan rumah yang berada di tempat strategis lainnya.

“Karena itu, apa yang dimohonkan para Pemohon pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frase “bertempat tinggal” dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan UUD, karena dirasakan sangat membebani. Maka, kita kembali kepada asas kemanfaatan, cukup hanya satu kali membayar pajak,” terangnya.

Menurutnya, asas kemanfaatan itu kembali kepada fundamental Pancasila, di mana dalam Pasal 2 dan 5 UUD mempunyai korelasi dengan pembayaran pajak. Karena rumah tinggal adalah kebutuhan primer harus dilakukan ketika yang memberi, menghuni dan bermanfaat bagi subyek hukum yang bersangkutan.

“Kecuali kalau rumah itu dijadikan tempat kos dan tempat usaha, tentu itu ada manfaatnya, dan sangat wajar ditarik pajak setiap tahun. Tapi, kalau itu untuk rumah tinggal, cukup hanya satu kali membayar pajak. Bahwa, berdasarkan Pasal 23 UUD warga negara punya kewajiban untuk membayar pajak, tapi untuk selanjutnya perlu kita lihat lagi,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, sambungnya, dengan kondisi tersebut akan menimbulkan masalah dengan adanya spekulasi dalam pembelian tanah di tengah kota dan  tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan dan melanggar hak konstitusional orang lain.

“Untuk selanjutnya ini harus dipertimbangkan, karena ini bertentangan dengan hak konstitusional warga negara,” ujarnya.

Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa “bertempat tinggal” dan Pasal 3 ayat (1)]” diajukan oleh para Pemohon, antara lain, Jestin Justin,  Agus Prayogo dan Nur Hasan, yang merasa terbebani dengan adanya pembayaran PBB setiap tahunnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk