hut

Balikpapan Pertajam Perwali KSTR dengan Perda

Editor: Koko Triarko

Sidang Paripurna Nota Penjelasan Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok di Ruang Rapat Paripurna Balikpapan, Senin (19/3/2018). –Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN — Ketaatan penerapan Peraturan Wali Kota Balikpapan (Perwali) Tahun 2012 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok hanya sekitar 35,67 persen. Karenanya, DPRD bersama pemerintah kota setempat akan mengeluarkan kebijakan Perda KSTR yang kini dalam tahap pembahasan.

Plt. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menjelaskan sejak ditetapkan Perwali tentang KSTR, ketaatan masyarakat baru mencapai 35 persen, dan telah ada delapan KSTR yang telah ditetapkan pada perwali tersebut.

“Akan lebih ditingkatkan lagi dan lebih dipertajam melalui perda, semoga apa yang diusulkan benar-benar bisa diimplementasikan,” terangnya, dalam rapat Paripurna Nota Penjelasan Raperda KSTR di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (19/3/2018).

Delapan KSTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, di atas angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat olahraga dan tempat lainya yang ditetapkan.

Ketika disinggung perda ini akan membatasi atau melanggar HAM  orang lain yang merokok, Rahmad menilai merokok bukanlah hak asasi manusia, karena tidak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan. Merokok adalah perilaku atau keinginan seseorang akibat dari kecanduan zat nikotin yang terkandung dalam rokok.

“Kita bicarakan ini sesuai dengan peraturan yang ada di republik ini,” tegasnya.

Dalam rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Thohari Aziz, didampingi Wakil Ketua DPRD, Sabaruddin Panrecalle, dan anggota DPRD serta SKPD bersama undangan.

Dijelaskan Thohari Aziz, Raperda KSTR telah melalui pembahasan cukup panjang bersama pemerintah kota. Dasar pembuatan Raperda KSTR tentunya juga berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, termasuk PP 109 tahun 2012 yang sudah mengatur hal tersebut.

“Dengan menindaklanjuti dan memenuhi amanah UU serta PP, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang kawasan sehat tanpa rokok,” tandasnya.

Pembahasan Raperda ini baru dimulai 2018, karena banyak pertimbangan dan aspek serta usulan yang masuk sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda KSTR.

Lihat juga...