banner lebaran

Bank Wakaf Mikro Lebih Fleksibel untuk Pembiayaan Ekonomi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

287

JAKARTA — Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI), Hendri Tanjung mengatakan, potensi dana infaq, zakat dan sedekah lebih fleksibel jika disalurkan melalui lembaga pembiayaan syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat dibandingkan wakaf.

Sebab, menurutnya, pengelolaan wakaf berbeda dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS).

Dia menerangkan, ketika berbicara lembaga wakaf maka lembaga itu harus dikelola oleh Nazhir. Lembaga Nazhir itu tertuang jelas dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.

Yakni, Nazhir itu bisa berupa perorangan, organisasi, badan hukum yang menerima harta wakaf lalu mengelolanya serta mengembangkannya.

“Jadi hartanya adalah harta wakaf,” ujar pada diskusi bertajuk “Bank Wakaf Mikro untuk Masyarakat” di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Keminfo), Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Henri menjelaskan, konsep Bank Wakaf Mikro merek dari LKMS ini mirip dengan Bank Infaq Mikro karena sangat fleksibel di dalam penggunaannya. Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, bisa saja memakai model lembaga wakaf di Turki. Mereka sudah berdiri kurang lebih 600 tahun lalu.

Misalnya, jelas Hendri, di Turki ada seseorang berwakaf 10 miliar untuk membangun sekolah. Maka oleh Nazhir itu akan menerima uang 10 miliar tapi tidak semunya dibangun gedung sekolah. Yang dibangun gedung 5 miliar. Lalu 5 miliar sisanya untuk usaha seperti membuka toko dan lain-lain.

Kemudian tambah dia, hasil dari usaha ini digunakan untuk gaji guru, gaji pengelola, dan muridnya pun bisa digratiskan.

“Jadi kalau kita galakkan lembaga wakaf, maka ekonomi jadi murah. Sekolah jadi murah bila perlu gratis, rumah sakit juga. Lembaga wakaf paling bagus di dunia saat ini adalah Al-Azhar di Kairo,” ujarnya.

Dijelaskan dia, wakaf itu harus dikelola oleh Nazhir yang diakui oleh hukum di Indonesia dan mendapatkan izin kelola wakaf dari BWI. Nazhir tersebut mengajukan diri sebagai pengelola harta wakaf. Lalu, memanggil mereka untuk memaparkan program-programnya. Kemudian diberi izin. Tentunya, para Nazhir pun harus ada auditnya.

Di Indonesia, jelas dia, wakaf lebih banyak dalam bentuk harta tak bergerak atau tunai dalam benti emas atau perak, seperti di era Islam. Sedangkan, untuk wakaf tunai masih kecil, prosesnya juga harus melalui akad.

Namun demikian, penerapan dari Bank Wakaf Mikro walaupun sama dengan LKMS amat sangat luar biasa kalau ini bisa dipraktekkan kepada masyarakat kecil.

“Apalagi mereka mendapatkan pembiayaan syariah tanpa agunan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.