Banyak Badan Layanan Publik Dinilai Belum Berpihak pada Disabilitas

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

291

MATARAM — Meskipun UUD 1945 telah mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak yang sama dalam berbagai hal, termasuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

“Tapi dalam praktiknya, amanat UU tersebut seringkali tidak sesuai dalam pelaksanaan, masih saja terdapat perlakukan diskriminatif bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas,” kata Lalu Wisnu Pradita, penyandang disabilitas Kabupaten Lombok Timur di Mataram, Rabu (8/3/2018).

Menurutnya sebagian besar badan layanan publik di Indonesia, termasuk NTB dinilai masih banyak belum menunjukkan keberpihakannya terhadap penyandang disabilitas.

Masyarakat penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik pada badan layanan publik, maupun perusahaan swasta.

“Karena itulah, dengan terobosan yang dilakukan kantor Imigrasi Mataram, dengan membuat layanan khusus bagi disabilitas dan lansia, diharapkan akan bisa ditiru badan publik lain,” harapnya.

Jhon, penyandang disabilitas, yang juga penyanyi lagu lagu Sasak Lombok, asal Cakranegara, Kota Mataram juga memiliki harapan sama, supaya semua badan layanan publik lebih peduli terhadap penyandang disabilitas.

Kebijakan tersebut juga diharapkan tidak saja diberlakukan di NTB, tapi di seluruh daerah di Indonesia, sehingga masyarakat disabilitas bisa mendapatkan keadilan dalam hal pelayanan publik.

“Harapan ke depan bisa dibangun di daerah lain dengan membuat layanan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas,” katanya.

badan layanan publik ramah disabilitas (2)
Direktorat Jendral Keimigrasian Kemenkum HAM, Roni F Sompi/foto : Turmuzi

Sementara itu, bentuk keberpihakan serta menciptakan layanan publik yang peduli di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kantor Imigrasi kelas l Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan terobosan dengan membangun pelayanan pembuatan paspor berdimensi ramah Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui.

“Peresmian pelayanan khusus pembuatan paspor tersebut, selain memberikan kemudahan mendapatkan layanan, juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan lansia sebagaimana amanat UU,” kata Direktorat Jendral Keimigrasian Kemenkum HAM, Roni F Sompi di Mataram, Rabu (7/3/2018).

Menurutnya selama ini keberpihakan layanan publik terhadap penyandang disabilitas masing jauh dari harapan, tidak saja di kantor imigrasi, tapi juga pada badan layanan publik lain.

“Karena itulah, saya sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan kantor Imigrasi kelas l Mataram, sebagai upaya menciptakan layanan yang berkeadilan bagi segenap lapisan masyarakat,” katanya.

Baca Juga
Lihat juga...