Berdasarkan RPH Hakim, Dipastikan Arief Hidayat Tidak Jadi Ketua MK

Editor: Irvan Syafari

250

JAKARTA — Berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi, dipastikan Arief Hidayat yang sudah selesai menjabat sebagai Ketua MK tidak bisa dipilih kembali dan tidak punya hak untuk dipilih sebagai Ketua MK. Hal tersebut sesuai dengan peraturan MK Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.

“Berdasarkan RPH hakim konstitusi kemarin, semua hakim sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat dari 9 hakim konstitusi, bahwa Prof Arief Hidayat tidak punya hak dipilih kembali untuk menjadi Ketua MK,” kata Wakil Ketua MK Anwar Usman saat konferensi pers di Gedung MK, Rabu (28/3/2018).

Keputusan tersebut lanjut Anwar berdasarkan Undang-Undang MK dan Peraturan MK No 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, dalam Pasal 2 ayat (6) disebutkan, Ketua hanya boleh dipilih untuk dua periode dan tidak bisa dipilih kembali.

“Berdasarkan aturan PMK Pasal 2 ayat (6) mengatakan bahwa Ketua MK hanya boleh menjabat dua periode, dan tidak boleh dipilih kembali untuk menjadi ketua kembali,” ungkapnya.

Untuk pemilihan Ketua MK sendiri kata Anwar Usman akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 dalam rapat pleno hakim MK. Pemilihan Ketua MK ini sendiri untuk periode 2018-2021.

“Pemilihan Ketua MK akan dilaksanakan pada Senin 2 April 2018 dalam rapat pleno Hakim MK apa Pukul 8.30 WIB untuk periode 2018-2021,” sebutnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kalau dalam rapat pleno hakim konstitusi, tidak ada suara bulan untuk pemilihan ketua dalam rapat tertutup. Maka akan ditempuh jalan pemilihan ketua secara voting untuk menentukan ketua dari 8 hakim yang mempunyai hak dipilih dari 9 hakim yang terbuka untuk umum.

“Nanti dalam rapat pleno hakim konstitusi akan melakukan pemilihan ketua dengan rapat tertutup. Tapi kalau dalam rapat pleno hakim konstitusi tidak ada kesepakatan maka akan dilaksanakan dengan voting secara terbuka untuk umum,” ujarnya.

Baca Juga
Tragedi Suporter Sepak Bola, Polri Minta Ada Evalu... JAKARTA --- Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengimbau seluruh pemangku kepentingan seperti pengurus liga, pimpinan dan para pendukung klub...
Terdakwa Kasus PLTU Riau-1 Ajukan Diri jadi JC JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo ke Pengadilan Ti...
Polrestro Jakbar: Ekstasi “3 in 1” Die... JAKARTA --- Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Erick Frendiz, mengungkap peredaran ekstasi "3 in 1" buatan pabrik rumahan ...
Polres Jakbar Bongkar Tempat Pembuatan Ekstasi di ... JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar tempat pembuatan pil ekstasi di sebuah Perumahan Sentra Pondok Rajeg, Blok B2 Nomor 5, Kelura...
MK Persilakan DPD Laporkan Hakim Konstitusi ke Dew... JAKARTA - Larangan bagi anggota Partai Politik (Parpol) menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) yang berlaku mulai Pemilu 2019 berdasarkan...
Daftar Tunggu Tersangka Baru Korupsi Pertamina JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi investasi PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BM...
KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Dugaan Suap di Lamsel JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan...