BKKBN NTT: Sukses Kampung KB Butuh Sinergitas

Editor: Koko Triarko

827

MAUMERE – Pada 2019, harus mulai dilakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK), dengan menyinergikan berbagai kegiatan kementerian atau lembaga terkait ke dalam lokus Kampung Keluarga Berencana (KB).

“Semua program dari kementerian dan lembaga harus sinergi dengan kampung Keluarga Berencana, agar program keluarga berencana yang dicitakan-citakan bisa berhasil,” ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, Selasa (13/3/2018).

Harapan besar ke depan, lanjut Marianus, keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.

“Ada peningkatan kualitas remaja melalui pelembagaan dan pembudayaan Program Generasi Berencana (Genre) melalui peningkatan peran serta sekolah atau kampus tempat di mana remaja beraktivitas. Serta dukungan keluarga dan masvarakat,” sebutnya.

Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru. -Foto: Ebed de Rosary

Selain itu, tambah Marianus, pemanfaatan data kependudukan berbasis keluarga perlu dioptimalkan sebagai data basis dalam penggarapan program KKBPK. Untuk itu, penyediaan dan pemanfaatan data keluarga, hasil-hasil survei dan penelitian perlu dioptimalkan.

“Sebagai tindak lanjut proses pengalihan status PKB atau PLKB, maka perlu adanya percepatan penataan pengelolaan penyuluh KB. Ini penting untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh KB dalam mengelola dan melaksanakan program KKBPK serta penguatan kerja lini lapangan,” terangnya.

BKKBN, lanjut Marianus, mengapresiasi terhadap kerja keras seluruh pengelola dan petugas KKBPK atas capaian Total Fertility Rate (TFR) secara nasional yang mengalami penurunan dari 2,6 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017). Sedangkan capaian TFR Provinsi NTT sebesar 3.4 anak per wanita.

“Angka ini merupakan angka tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dan untuk itu perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. BKKBN masih perlu melakukan segmentasi sasaran penggarapan program KKBPK, meskipun secara nasional TFR turun dan tetap menjaga keberlangsungan kesertaan ber-KB yang semakin berkualitas,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Marianus, penguatan program pengasuhan orang tua dalam upaya menanggulangi gizi buruk dan pembudayaan hidup sehat dan sejahtera dengan meningkatkan sinergitas antara perwakilan BKKBN provinsi dengan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta sektor terkait.

“Mengingat meningkatnya jumlah alokasi untuk DAK Fisik dan DAK NonFisik tahun 2018, perlu adanya koordinasi secara intensif antara perwakilan BKKBN provinsi dengan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Ini penting agar pemanfaatan anggaran DAK ini dapat disinergikan dan dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan Program KKBPK,” terangnya.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya,  mengatakan, program BKKBN penting dan harus berjalan dengan baik  untuk mewujudkan anak-anak NTT yang berkualitas dan berkarakter. Kita tidak sekedar membutuhkan manusia yang memiliki kecerdasan, tapi memiliki karakter yang prima dan ini mulai dari keluarga.

“Program dua anak cukup ini penting agar dari segi kesehatan, gizi hingga pendidikan bisa dibiayai. Untuk itu, mari kita wujudkan anak NTT yang semakin baik dari waktu ke waktu dan persoalannya dimulai dari gizi supaya generasi berikut jauh lebih hebat dari saat ini,” ungkapnya.

Sebuah program, sambung Lebu Raya, harus dimulai dari kampung. Sebab, hampir seluruh permasalahan ada di kampung, ada di desa. Pendidikan kurang, akses kesehatan buruh, kurang gizi dan lainnya semua itu ada di desa.

Baca Juga
Lihat juga...