BWM Diharap Jadi Solusi Permasalahan Modal Masyarakat Miskin

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

162

JAKARTA — Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, kemiskinan dan ketimpangan adalah permasalahan bangsa yang telah berlangsung lama.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12 persen. Ini diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi. Yaitu, pada tingkat 0,3910 dimana ketimpangan terbesar berasal dari perkotaan yaitu sebesar 0,4040.

Menurut Ahmad, modal usaha adalah salah satu dari kendala masyarakat miskin ketika ingin naik kelas mengembangkan perekonomian atau usahanya.

“Padahal, di satu sisi potensi keuangan syariah dan pembiayaan melalui dana wakaf masih sangat besar,” kata Ahmad dalam diskusi bertajuk “Bank Wakaf Mikro untuk Masyarakat” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo), Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Disampaikan, data OJK per Desember 2017 menunjukkan total aset keuangan syariah mencapai Rp4.837 trilun. Sementara aset yang dikelola di perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah maupun lembaga nonbank syariah sebesar Rp 1,133 triliun.

Angka ini mengungkapkan pembiayaan syariah kepada kelompok masyarakat menengah dan kecil belum maksimal. Ini karena kesulitan akses dan syarat pembiayaan dengan agunan menjadi halangan bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan usahanya.

Maka, kata Ahmad, OJK terus mendorong pengembangan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ultra mikro melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM) atau lembaga keuangan mikro syariah di berbagai daerah.

“Bank Wakaf Mikro ini untuk memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro,” ujar Ahmad.

Lebih lanjut dijelaskan, BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil yang menguntungkan. Adapun dana yang digulirkan murni dana donasi dari perseorangan, lembaga maupun korporasi lewat lembaga amil zakat (LAZ). Sehingga tidak ada dana yang didepositokan di BWM. Jadi, lembaga ini murni untuk pembiayaan.

Dalam pengembangannya, OJK, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan sejumlah pesantren untuk mendirikan wakaf mikro. Tujuan kerja sama ini guna menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren, khususnya kelompok masyarakat kecil yang produktif.

Penguliran dana BWM sedikitnya di 20 daerah pada 2018 ini dengan jumlah nasabah sebanyak 3.999 orang.

“Maret 2018, dana yang sudah disalurkan sekitar Rp1 miliar dengan margin tiga persen, dan tidak ada agunan,” kata Ahmad.

Dana BWM ini, lanjut dia, dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan ketentuan adanya pendampingan dari pihak pesantren terhadap masyarakat. Sehingga penyaluran dana ini tepat sasaran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.