banner lebaran

Cantrang dan Tahun Politik

OLEH MUHAMAD KARIM

300
Muhamad Karim. Foto: Dokumentasi Pribadi

PELARANGAN cantrang sebagai alat tangkap merusak telah memasuki ranah ekonomi politik. Cantrang tidak lagi soal bagaimana menggantinya, melainkan telah menjadi komoditas politik praktis yang melibatkan pengusaha, politisi, partai politik hingga akademisi yang berpolitik.

Pasca-demo nelayan yang berlangsung awal tahun 2018 pemerintah memberi tenggang waktu penggunaan cantrang hingga mengganti alat itu sepenuhnya. Sikap pemerintah yang menarik ulur kebijakan pelarangan cantrang mencerminkan adanya inkonsistensi dalam implementasinya. Sebab, klaim seluruh nelayan Indonesia menentang pelarangan cantrang tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) dan nelayan tradisional Mamuju menolak legalisasi cantrang. Mencermati dinamika semacam ini, menunjukkan soal cantrang berubah jadi komoditas politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. Simaklah, nelayan yang berdemonstrasi di Jakarta baru-baru ini mayoritas berasal dari pantai utara Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang bakal menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada 2018.

Politisasi Cantrang
Soal pelarangan alat tangkap merusak sesungguhnya sudah ada semenjak Pemerintah Orde Baru lewat Keppres 39/1980 tentang pelarangan pukat harimau (trawl) di perairan Indonesia minus laut Arafura. Penyebabnya, konflik antar-nelayan dan terjadinya tangkap lebih di perairan pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa. Sejarah pukat harimau, telah menorehkan lembaran hitam dalam dunia perikanan Indonesia.

Pasalnya telah memakan korban nelayan serta kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya. Meskipun, pemerintah waktu itu telah melarang pukat harimau, tapi kenyataannya alat itu tetap beroperasi dengan berbagai modifikasi dan penamaan lain. Hal ini bertujuan mengaburkan agar tidak masuk kategori pukat harimau yang telah dilarang.

Awalnya, cantrang bukanlah alat tangkap yang merusak karena pengoperasiannya bersifat menetap, hingga tidak merusak sumber daya ikan dan ekosistemnya. Tapi, akibat perairan pantai utara Jawa yang makin mengalami tangkap lebih, mustahil nelayan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Mereka lalu berinisiatif memodifikasi alat tersebut hingga mengubah teknik penangkapan. Semula bersifat menetap menjadi menyapu perairan. Sasarannya ikan demersal. Metode penyapuan (swap area) dengan kapal sedikit bergerak untuk menjaga keseimbangan, berimbas pada segala jenis sumber daya ikan tertangkap. Metode ini masuk kategori merusak.

Mengapa cantrang jadi isu seksi dalam dinamika politik perikanan saat ini? Pertama, wilayah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan basis pengoperasian kapal cantrang. Jelang Pilkada Jateng dan Jatim isu ini jadi amunisi ampuh untuk mendelegitimasi rezim pemerintah yang menerapkan kebijakan ini. Sekaligus, pasangan calon gubernur yang sejalan dengan pemerintah.

Berbagai isu dikonstruksi dalam soal cantrang ini seperti kemiskinan, pengangguran, dan deindustrialisasi. Akibatnya, pemerintah mesti berkompromi, meskipun telah menggelontorkan dana penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kedua, legalisasi cantrang terbatas di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasca-demo baru-baru ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah No 23/2014 yang memberi kewenangan pengelolaan laut ke provinsi.

Daerah yang dilegalkan secara terbatas tak bermasalah beroperasi di wilayah kewenangan provinsinya. Tapi apabila memasuki wilayah perairan provinsi yang menolaknya, otomatis akan timbul konflik. Pasalnya, tidak semua daerah mau menggunakan cantrang apalagi nelayan tradisional.

Ketiga, nelayan yang mengaku menentang pelarangan cantrang mesti patut dipertanyakan juga. Pasalnya, apa betul nelayan tradisional mampu membeli kapal cantrang yang nilainya hingga Rp 3 miliar dan terlibat demo ke Jakarta? Secara rasional-obyektif tidak logis. Lalu siapa menunggangi, siapa sesungguhnya? Patut disesalkan jika nelayan yang semestinya melaut dimobilisasi demi untuk memuluskan keinginan para pemilik modal (kapitalis)?

Mereka bertopeng nelayan dan berkonspirasi dengan politisi serta intelektual/akademisi komprador. Esensi yang mereka suarakan jauh dari hakikat mensejahterakan nelayan. Inilah sengkarut politisasi cantrang yang bakal tak berkesudahan hingga Pilpres 2019.

Keempat, di balik soal cantrang ini sebetulnya ada agenda besar yang berpotensi meruntuhkan tata kelola perikanan Indonesia yang semakin membaik. Jika pemerintah “kalah” dengan tekanan politik dan gerakan massa, maka semua kebijakan reformasi tata kelola perikanan lainnya yang telah dikeluarkan berpotensi dibatalkan. Politisasi semacam ini akan terus dilakukan hingga Pilpres 2019. Korbannya otomatis nelayan tradisional dan eksistensi keberlanjutan sumber daya perikanan.

Para politisi akan mengkapitalisasi sebagai amunisi dalam pertarungan pesta demokrasi tahun 2018 hingga 2019. Sedangkan, pemilik modal bakal meraup keuntungan dan membandari politisi yang bertarung dalam perhelatan demokrasi pada kedua momentum tersebut. Apakah nelayan (tradisional) yang selama ini dijadikan tameng mendapatkan manfaat? Amat mustahil.

Mereka hanya jadi korban pembangunan dan sistem demokrasi liberal yang kini dilaksanakan di Indonesia. Bukan demokrasi khas Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila dan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat yang mesti dijalankan?

Ekonomi Politik
Sikap kompromistis pemerintah yang melegalkan cantrang terbatas di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan memberikan konsekuensi secara ekonomi politik. Pertama, munculnya “defisit sosial” lewat ketidakpercayaan nelayan yang selama ini menolak beroperasinya cantrang dan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Imbasnya, akan muncul respon negatif yang memunculkan dinamika konflik.

Pasalnya, pelarangan cantrang ini sebagai implementasi UU Perikanan No 45/2009 dan UU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam No 7/2016 yang menjamin keberlanjutan hak hidup dan hak kelola mereka atas sumber daya ikan. Bukankah legalisasi ulang cantrang bertolak belakang dengan kedua UU itu?

Kedua, pada tataran internasional adanya konsekuensi logis terkait kebijakan aturan-aturan yang tidak terakomodasikan dalam tata kelola perikanan yang bertanggung jawab di Indonesia. Utamanya memberantas ilegal, unreported and unregulated fishing (IUUF). IUUF ini pun jadi salah satu bagian dari target pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2035 yang disyaratkan PBB untuk dilaksanakan seluruh negara di dunia.

Belum lagi di negara Uni Eropa ada ketentuan jenis ikan yang ditangkap lewat IUUF akan ditolak masuk pasar Eropa. Maka, pemerintah menerapkan pemberantasan IUUF dengan berbagai kebijakan adalah tindakan menyelamatkan sumber daya ikan dan ekosistem. Juga, perdagangan dan keberlanjutan industri perikanan nasional.

Jadi, jangan sampai ada pandangan bahwa untuk memajukan perdagangan dan industri perikanan Indonesia akan meningkatkan pendapatan nasional lewat kejahatan IUUF.

Bukankah cara pandang begini telah menyemai bibit-bibit kutukan sumber daya alam dalam bidang perikanan di Indonesia? Jadi, tak usah heran dalam dua dekade mendatang kita jadi importir ikan hingga kerap mendapatkan sanksi dengan mitra dari negara lain akibat tindakan ini.

Mencermati dinamika cantrang yang kini kian liar, pemerintah sepatutnya tetap konsisten menjalankan kebijakannya dan meyakinkan publik. Sebab, bukan hanya sumber daya ikan yang diselamatkan, melainkan juga masa depan perpolitikan nasional yang kian jauh dari nilai-nilai ideologi Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi. ***

Muhamad Karim, Dosen Universitas Trilogi, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Jakarta

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.