Chairul Huda: Pasal 20 KUHAP Masih Relevan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

305

JAKARTA — Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda, SH, MH menyebutkan, Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP masih relevan untuk masyarakat Indonesai saat ini. Karena penamaan itu masih dibutuhkan untuk menyakinkan publik bahwa proses hukum berjalan dan hukum itu bekerja.

“Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP tidak bertentangan dengan UUD dan HAM, tapi justru pasal tersebut memberikan kepastian hukum bagi publik atas persepsi publik atas penahanan bahwa hukum sudah bekerja,” ujarnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Terkait kewenangan penahanan, kata Chairul Huda untuk saat ini lebih baik tetap ditangan penyidik bukan ditangan hakim atau seizin hakim, karena melihat luas geografi Indonesia sulit sekali untuk dilaksanakan menegakkan hukum.

“KUHAP kita menetapkan penahanan dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim dan itu sangat baik. Kalaupun nanti mau diubah bahwa penahanan itu harus seizin hakim atau kewenangan hakim, maka perlu ada solusi yang harus dibuat,” ungkapnya.

Pasal 20 KUHAP ayat (1), berbunyi : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Dan Pasal 20 ayat (2), berbunyi : Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahan lanjutan.

Pengujian Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diajukan oleh Pemohon Sutarjo karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya pasal tersebut, yakni melanggar HAM dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.