Dana Pembebasan Lahan Bendungan Napun Gete Sudah Diajukan ke Pemerintah Pusat

Editor: Irvan Syafari

541
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka Tommy Lameng-Foto: Ebed de Rosary.

MAUMERE –– Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pekerjaan Umum telah mengajukan bantuan dana kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi pembebasan lahan warga masyarakat, yang masih belum terlaksana seluas sekitar 137 hektare dari total lahan seluas 161 hektare.

“Kami sudah mengajukan dana ke pemerintah pusat sebab bila menggunakan dana APBD II Kabupaten Sikka ,pemerintah daerah tidak sanggup karena ada defisit APBD,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka Tommy Lameng Rabu (14/3/2018).

Dikatakan Tommy, total dana yang diajukan sekitar 30 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tahap kedua yang masih tersisa. Warga masyarakat sudah menuntut pembebasan lahan segera dilakukan sebab di atas lahan warga tersebut sudah dilaksanakan pembangunan.

“Bila dananya sudah disetujui maka pemerintah akan segera melakukan pembayaran sisa lahan yang ada agar pembangunan bisa selesai tepat waktu.Warga juga terus mendesak agar ganti rugi segera dibayarkan,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sikka, Fransiska Vivi Ganggas SH, yang ditemui Cendana News mengatakan, sudah melakukan pengukuran lahan Tahap II yang dilakukan tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada Mei-Juni 2017 seluas 121,7757 hektare.

“Pengukuran lahan selanjutnya kami lakukan pada November 2017 terhadap lahan seluas 4,970 hektare milik 15 kepala keluarga, Sehingga total luas lahan tahap II pembangunan Bendungan Napun Gete seluas seluas 126,745 hektare,” sebutnya.

Tim Apraisal lanjut Vivi sapaannya, juga telah melakukan penilaian terhadap luas lahan tahap kedua tersebut dan hasilnya juga telah diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka sehingga bisa segera diusulkan anggaran pembebasan lahannya.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sikka Marsel Sawa dalam pemadangan fraksi saat rapat paripurna terkait LKPJ Bupati Sikka Tahun Anggaran 2017 meminta, agar pemerintah segera membayar ganti rugi lahan warga yang belum terealisasi tahap kedua.

Pembangunan Waduk Napun Gete yang masih belum maksimal akibat terhalang pembebasan lahan-Foto: Ebed de Rosary.

Warga sudah berulangkali sebut Marsel, menghentikan pengerjaan lanjutan pembangunan Waduk Napun Gete, sehingga membuat pihak kontraktor terpaksa menghentikan pengerjaan pembangunan waduk tersebut.

“Kami berharap pemerintah secepatnya memproses ganti rugi lahan warga yang belum dibayarkan, agar pembangunan waduk ini tidak tersendat akibat adanya permasalahan ganti rugi,” tuturnya.

Baca Juga
Lihat juga...