Demo DPRD Sikka GMNI Tuntut MK Batalkan Tiga Pasal Undang-Undang MD3

Editor: Irvan Syafari

386

MAUMERE –– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka menggelar demo di gedung DPRD Sikka. Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan tiga pasal dalam UU MD3, karena dinilai melindungi dan membentengi diri terhadap hukum atas perilaku yang betentangan dengan azas yang dianut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Lahirnya revisi Undang-undang MD3 ini.membuktikan bahwa anggota DPR hari ini tidak lagi becus dan anti kritik. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat tapi untuk pribadinya sendiri,” tegas ketua GMNI Cabang Sikka, Emilianus Y Naga, Jumat (9/3/2018).

Dikatakan Emilianus, seperti yang tertuang dalam pernyataan sikap GMNI Sikka, pada Pasal 122 jelas dapat mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan lembaga DPR dan pribadi anggota saat melakukan kritik. Demokrasi susah payah di perjuangkan oleh para pejuang pendahulu kita. Namun hari ini telah dicederai oleh para anggota DPR.

“Apa yang di lakukan GMNI Cabang Sikka hari ini murni dalah panggilan nurani sebab Pasal 122 yang dihasilkan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk berserikat dan menyampaikan pendapat,” tegasnya.

Revisi terhadap Undang-Undang MD3 tersebut tandas Emilianus, mematikan demokrasi yang ada di Indonesia dan menganggap masyarakat telah dikerdilkan kebebasan berpendapatnya. GMNI Sikka menganggap DPR tidak mendengarkan keluhan dan kritik masyarakat. Melihat situasi saat ini DPR berbuat sewenang-wenang seperti melakukan korupsi besar-besaran.

“Hadirnya revisi terhadap Undang-Undang MD3 telah mencederai amanah rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. GMNI Cabang Sikka menilai telah terjadi kemunduran sistem demokrasi. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap parlemen dalam bentuk norma hukum baru yang sengaja diciptakan oleh DPR untuk menjauhkan marwah lembaga dari segala kritik,” sebutnya.

GMNI Sikka lanjut Emilianus, menganggap dengan adanya revisi Undang-Undang MD3 ini, merupakan bentuk kekebalan hukum lembaga DPR terhadap lembaga hukum yang lainnya yang ada di indonesia. Situasi ini tidak boleh terjadi di alam demokrasi seperti di negeri yang kita cintai ini.

Untuk itu sambung Stevanus B.Lwayan selaku sekertaris GMNI Sikka, pihaknya menyatakan beberapa sikap yang harus di ambil oleh pemerintah Indonesia terkait polemik Undang-Undang MD3, GMNI Sikka mendesak pemerintah pusat melalui DPRD Sikka untuk mencabut revisi UU MD3 yaitu pasal 73,122 huruf K dan pasal 245.

“GMNI Sikka mendesak Presiden Jokowi tidak menandatangani tiga pasal dalam UU MD3 yang baru saja di revisi oleh DPR dan menyatakan dengan tegas mulai detik ini pemerintah stop mengkriminalisasikan rakyat,” tuturnya.

GMNI Sikka lanjut Stevanus, melarang dengan keras pemerintah menjadikan DPR sebagai lembaga adi kuasa dan kebal hukum. GMNI Sikka juga melarang DPR membuat benteng dan tameng karena takut dikritik mengenai kinerja kerja dan transparasi sesuai amanat pancasila dan UUD 1945.

“GMNI Sikka juga mendesak DPRD Kabupaten Sikka untuk menandatangani petisi dalam waktu l X 20 menit sebagai bentuk dukungan DPRD Sikka terhadap penolakan revisi Undang-Undang MD3 tersebut,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...