Dinkes Beberkan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato 2019

Editor: Koko Triarko

531
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Merry Yuliesday/Foto: M. Noli Hendra 

PADANG — Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Merry Yuliesday, membeberkan hasil rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota beberapa waktu lalu, terkait pembiayaan dana sharing program jaminan kesehatan  Sumbar Sakato (JKSS) 2019 yang mengalami kenaikan sarana dan prasarana alat kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan, pelayanan daerah terpencil,  dan ketersedian jamban.

Terkait pembiayaan dana sharing JKSS itu, karena terbatasnya anggaran kabupaten dan kota untuk pendanaan program. Untuk itu, harapan adanya penambahan persentase dana sharing provinsi untuk Program JKSS 2019.

“Dengan adanya minat penambahan dana sharing dari kabupaten dan kota yang selama ini 20 persen, minta 30 persen, 40 persen hingga 50 persen,” katanya, Jumat (9/3/2018).

Selain itu, persoalan sarana dan prasarana kesehatan, Dinas Kesehatan Sumatera Barat telah melakukan rapat dengan Kementerian Kesehatan, untuk sinkronisasi karena keterbatasan pada puskesmas dan RSUD kabupaten dan kota.

“Tindak lanjutnya akan kita fasilitasi, verifikasi dan rekomendasi usulan DAK (Dana Alokasi Khusus) satuan kerja Dinas Kesehatan kabupaten dan kota serta RSUD kabupaten dan kota pada 8 hingga 9 Maret 2018 nanti,” ungkapnya.

Kemudian, penanganan daerah terpencil yang masih sulit diakses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah terpencil. “Kita menindaklanjuti dengan melaksanakan pelayanan kesehatan daerah terpencil di delapan kabupaten,” ucapnya.

Lalu, kebutuhan tenaga kesehatan, akan ada kunjungan dokter spesialis di daerah prioritas. Di antaranya Mentawai, Solok Selatan, Pasaman Barat. “Kami akan kunjungi masing-masing kabupaten kota dua hingga tiga kali kunjungan dalam setahun,” katanya, lagi.

Kemudian penerapan gerakan seribu jamban di beberapa daerah, sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan selain adanya persoalan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan itu, juga ada persoalan belum meratanya asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumatera Barat.

“Kalau saya hitung, dari 70 persen masyarakat Sumatera Barat yang telah memiliki asuransi kesehatannya, baru 6,7 persennya yang merupakan masyarakat miskin yang telah memiliki asuransi kesehatan,” sebutnya.

Ia mengaku,dengan adanya keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak bisa meng-cover seluruh masyarakat miskin yang belum mendapatkan asuransi kesehatan.

Namun, Irwan menyebutkan, satu-satunya solusi ialah masyarakat diminta untuk mengurus asuransi kesehatan, sementara untuk tanggungan preminya akan ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Saya telah buat kebijakan tentang pembayaran premi asuransi kesehatan masyarakat miskin dari Baznas. Jadi, hal itu saya rasa bisa membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya.

Untuk itu, Irwan meminta kepada masyarakat yang tergolong miskin untuk segera melapor ke pemerintah daerah, yakni kabupaten dan kota, supaya bisa didata, dan bisa memiliki jaminan kesehatan.

Baca Juga
Lihat juga...