Dishub Sumbar Pastikan 23 Titik Perlintasan Sebidang tak Berizin, Ditutup

Editor: Koko Triarko

386

PADANG — Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI akan menutup 23 titik perlintasan sebidang tidak berizin yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Amran, mengatakan penutupan 23 titik perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin itu seiring akan dioperasikannya Kereta Api Minangkabau Ekspres pada April 2018.

Seiring dengan akan ditutupnya 23 titik perlintasan sebidang yang tidak berizin itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempersiapkan jalan kolektor di sejumlah kawasan dari 23 titik yang ditutup tersebut.

“Saya belum bisa menyatakan secara pasti 23 titik itu di mana saja, karena juga 248 titik lainnya yang juga perlintasannya masih tak berizin. Yang jelas, 23 titik perlintasan sebidang yang tidak berizin itu harus ditutup, karena KA Minangkabau Ekspres akan beroperasi, dan pemerintah khawatir akan terjadi kecelakaan KA dengan pengendara, jika perlintasan sebidang tak berizin dibiarkan,” katanya, Senin (12/3/2018).

Ia menjelaskan, jika nanti KA Minangkabau Ekspres rute Stasiun Simpang Haru Padang menuju Bandara Internasional Minangkabu (BIM) dioperasikan, maka akan terjadi peningkatan akivitas lalu lintas KA.

Dari jadwal aktivitas keberangkatan KA yang dihitung Dinas Perhubungan Sumatera Barat, untuk KA Minangkabau Ekspres, setelah nanti beroperasi dalam sehari itu, KA Minangkabau Ekspres akan beroperasi sebanyak 10 kali untuk pulang dan pergi.

Lalu, ditambah dengan keberangkatan KA Sibunuang rute Stasiun Simpang Haru – Stasiun Kayu Tanam 6 kali pulang pergi, serta rute Stasiun Simpang Haru Padang – Gandoriah Pariaman 8 kali pulang pergi. Jadi total secara keseluruhan aktifitas KA di Sumatera Barat terhitung sebanyak 24 kali dalam sehari.

“Artinya, dalam satu jam saja akan ada dua kali aktivitas KA yang melintas. Nah, mengingat aktivitas KA yang beroperasi cukup sering, maka perlu untuk memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang,” ujarnya.

Amran menyebutkan, 23 titik perlintasan sebidang yang akan ditutup itu, ada beberapa perlintasan yang tidak begitu ramai dilalui pengendara untuk menyebarangi rel KA. Sementara untuk perlintasan terbilang cukup ramai dilalui pengendara, di sanalah akan dijadikan jalan kelektornya.

“Titik jalan kelektor ini pun masih dibahas bersama sejumlah pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin dan pembangunan jalan kelektor akan dilakukan seiring berjalannya KA Minangkabau Ekspres.

“Jadi, untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin dan pembangunan jalan kelokter tidak harus dibangun sebelum KA Minangkabau Ekspres dioperasikan. Tapi, hal ini akan sejalan saja, KA Minangkabau tetap beroperasi, dan terkait hal tersebut akan tetap jalan juga,” tegasnya.

Menurutnya, setelah nanti menutup 23 titik perlintasan sebidang yang tidak berizin, Kementerian Perhubungan, PT. KAI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, juga akan menjadi perlintasan sebidang yang tidak berizin, menjadi perlintasan yang berizin.

“Cara untuk itu akan ada pembagiannya yang nanti dilakukan oleh pusat, daerah, dan di kabupaten dan kota. Yang jelas, jika perlintasan sebidang yang sebelumnya tidak berizin, menjadi berizin, perlu dibangun pos jaga dan hal-hal lainya seperti plang,” sebutnya.

Irwan menjelaskan, bila hal tersebut terwujud, nantinya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat akan merekrut sejumlah pekerja untuk di pos jaga. Soal gajinya akan ditanggung oleh APBD Provinsi sesuai Upah Minimum Provinsi di Sumatera Barat.

Baca Juga
Lihat juga...