Disnaker Balikpapan Tekan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Editor: Irvan Syafari

269
Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan, Tirta Dewi-Foto: Ferry Cahyanti.

BALIKPAPAN — Dinas Tenaga Kerja Balikpapan mencatat angka kasus perselisihan hubungan industrial di Kota Balikpapan sepanjang 2017 mencapai 100 kasus. Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 120 kasus.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Tirta Dewi kasus perselisihan antara pekerja dengan manajemen perusahaan penyebabnya berbagai sebab seperti efisiensi teaga kerja, kurangnya produktivitas, kondisi perusahaan dan berbagai kasus lainnya.

“Jumlah kasus setiap tahunnya fluktuatif dan makin banyak kasus bukan pioin utama. Tetapi bagaimana utamanya menyelesaikan kasus tersebut. Kita cari penyelesaiannya dengan win-win solution,” ungkapnya, Senin (26/3/2018).

Pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diutamakan bisa selesai melalui perjanjian bersama. Hasil dari perjanjian bersama tersebut misalnya, pihak perusahaan membayar yang jadi hak pekerja, sementara pekerja menyelesaikan kewajiban.

“Nah, dari 100 tadi kan, 50 persen yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. Sisanya ada yang sampai tahap anjuran. Kalau ini kedua belah pihak biasanya belum terima dan melanjutkan ke anjuran, di mana harus ke Samarinda,” sebut perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Balikpapan.

Kendati demikian, tak jarang juga yang awalnya tidak ada kesepakatan hingga makan waktu sangat lama. Pihaknya mengatakan pada akhirnya memutuskan bersepakat melalui perjanjian bersama.

“Sehingga upaya yang kami lakukan terus sosialisasi ke semua tenaga kerja, bahwa PHK bukan titik akhir. Dan sosialisasi kepada perusahaan juga terus dilakukan bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” tandasnya.

Tirta menambahkan dalam penyelesaian melalui perjanjian bersama selalu mengutamakan win-win solution. Sejauh ini win-win solution bisa dilakukan sebagai jalan keluar, di mana dengan penyelesaian tersebut lebih baik dibanding harus ke jalan Pengadilan.

“Kalau diselesaikan ke Pengadilan perlu waktu dan tenaga. Sejauh ini angkanya pihak yang berada dalam perselisihan hubungan industrial bisa naik atau pun turun. Kalau yang jadi tolak ukur jumlah, kan jelas turun,” tambahnya.

Baca Juga
Lihat juga...