GMPP Desak Polda Kaltim Tuntaskan Dugaan Korupsi Lahan RPU

Editor: Koko Triarko

691

BALIKPAPAN — Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Penggerak Kaltim, meminta kepada kepolisian daerah setempat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) di Balikpapan.

Permintaan itu disampaikan dengan mendatangi Mapolda Kaltim di Balikpapan. GMPP ini datang dari Samarinda untuk menanyakan dan mendukung Polda untuk menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan RPU.

“Kami datang untuk menanyakan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut sekaligus memonitor sejauh mana prosesnya,” ungkap Ahmadi Ahmad, Humas GMPP  di Mapolda Kaltim, Selasa (13/3/2018).

Dia menilai, kasus RPU hingga kini masih belum jelas sehingga gabungan mahasiswa di Kaltim ini berinisiatif untuk menanyakan dan mendukung Polda Kaltim.

Kasus ini muncul setelah adanya kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2015), yang saat itu anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp2,5 miliar. Namun, dalam APBD 2015 membengkak menjadi 12,5 miliar.

Penentuan harga lahan dilakukan dengan sistem appraisal. Selanjutnya dalam laporan realisasi semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RP kembali berubah menjadi Rp12,273 miliar. Sehingga muncul selisih, padahal pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil.

Ahmadi menduga, kasus dugaan korupsi lahan RPU menjadi lahan korupsi berjamaah, karena nilainya besar. “Kita akan terus kawal dalam menuntaskan kasus ini. Tidak hanya soal dugaan korupsi pengadaan lahan RPU, tapi persoalan lainnya di Kaltim, kami juga kawal,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, menegaskan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU saat ini dalam proses  penyelidikan.

“Belum dirilis resmi terkait RPU ini, karena dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih jauh,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...