Gubernur NTB: Bencana Banjir Dompu Dapat Dijadikan Pelajaran

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

254
Gubernur NTB, Zainul Majdi - Foto: Turmuzi

MATARAM — Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi meminta supaya bencana banjir yang terjadi berulangkali di Kabupaten Dompu dijadikan sebagai pelajaran bagi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam, terutama kawasan hutan.

“Bencana banjir yang terjadi sampai berulangkali di Kabupaten Dompu, harus bisa dijadikan sebagai pelajaran, bahwa aksi pembalakan liar hanya akan menimbulkan bencana seperti banjir termasuk bencana tanah longsor,” kata Majdi di Mataram, Rabu (14/3/2018).

Pembalakan liar kawasan hutan juga mengakibatkan bencana kekeringan saat musim hujan, yang berakibat masyarakat mengalami kesusahan dan krisis air bersih, karena sumber mata air menjadi kering.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Madani Mukarom mengungkapkan, bencana banjir yang terjadi di Bima dan Dompu beberapa waktu lalu terindikasi kuat sebagai dampak perambahan hutan yang dilakukan beberapa tahun terakhir, saat pengelolaan sektor kehutanan berada di bawah kabupaten kota cukup marak terjadi.

‘’Bencana banjirnya terjadi akibat perambahan dan pembalakan liar, ketika pengelolaan kawasan hutan masih di bawah kabupaten banyak pembukaan perambahan hutan,” jelas Madani.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, lahan hutan yang dirambah masyarakat hingga 2017 lalu seluas 101.324 hektare. Dengan rincian, jumlah perambahan hutan sejak 2014 hingga 2016 seluas 94.914 hektare dan tahun 2017 seluas 6.410 hektare. Tersebar di 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di NTB.

Beberapa KPH tersebut antara lain, KPH Rinjani Barat 18.640 hektare, KPH Rinjani Timur 2.300 hektare, KPH Sejorong 525 hektare, KPH Orong Telu Brang Beh 11.420 hektare.

Kemudian KPH Ropang 1.600 hektare, KPH Puncak Batulanteh 5.854 hektare, KPH Ampang Plampang 14.585 hektare, KPH Ampang Riwo Soromandi 18.205 hektare, KPH Tambora 10.815 hektare, KPH Tofo Pajo 5.985 hektare dan KPH Maria Donggo Masa 11.395 hektare.

“Sejak 2017 pengelolaan sektor kehutanan berada sepenuhnya di bawah pemerintah provinsi. Pada 2017, perambahan hutan terkendali 85 persen. Sejak 2017, perambahan hutan telah dihadang bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun),” sebutnya.

Ditambahkan, masyarakat yang merambah hutan untuk areal penanaman jagung atau tanaman semusim sudah ditekan. Bahkan, katanya, Distanbun mengharamkan masyarakat untuk menanam jagung atau tanaman semusim pada lereng bukit dengan kemiringan tertentu.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.