Gubernur Serukan Hilangkan Stigma NTT Provinsi Miskin

Editor: Koko Triarko

1.044
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. -Foto: Ebed de Rosary

MAUMERE –  Dari dulu, provinsi NTT terkenal dengan provinsi miskin, bahkan provinsi kepulauan ini selalu menempati peringkat ke-31 termiskin dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan stigma ini harus diubah.

“Provinsi NTT merupakan provinsi yang menempati peringkat terkaya ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia. Kalau dikatakan NTT termiskin ke-31 di Indonesia, saya katakan bukan, kita provinsi terkaya ke-31 di Indonesia,” tegas Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur NTT, Selasa (13/3/2018).

Dikatakan Lebu Raya, sejak dirinya menjadi Gubernur NTT pada 2008, dia menyerukan untuk menghentikan stigma miskin untuk NTT. Kita harus memberi harapan bukan bangun pesismisme bagi masyarakat NTT.

“Ini untuk mengubah pola pikir orang, sebab harus berpikir positif. Selama ini kita cenderung berpikir negatif, sehingga tidak pernah maju. Kita sebut Indonesia ini negara yang subur dan kaya raya. Kenapa kita disebut miskin?” tuturnya.

Kalau mengharapkan masyarakat NTT setiap hari makan daging, kata Lebu Raya, maka sampai kapan pun itu tidak terwujud. Hal ini karena masyarakat di desa hanya makan daging saat ada pesta atau ada hewan yang mati.

“Makanya, saya sudah serukan kepada semua jangan melarang ada pesta, sebab dengan pesta akan menambah asupan gizi. Pesta juga membangun persatuan dan persaudaraan di antara masyarakat,” ungkapnya.

Gubernur NTT dua periode ini menyerukan, untuk mewujudkan provinsi NTT yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kita harus merencanakan pembangunan manusianya dengan baik termasuk program keluarga berencana.

“Program keluarga berencana ini bagus, sebab dengan memiliki dua anak, maka segala kebutuhan anak seperti asupan gizi dan pendidikan bisa lebih baik. Pendidikan sangat penting dan ini juga harus menjadi sebuah perjuangan kita bersama, agar masyarakat NTT tidak dikatakan bodoh,” sebutnya.

Kepala BKKBN provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, menambahkan, program KB sangat penting, sehingga peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK, khususnya di Kampung KB dan daerah legok harus dioptimalkan.

“Lembaga pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat memiliki pengaruh terhadap kedekatan yang kuat dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara sektor swasta, lanjut Marianus, organisasi masyarakat, profesi, keagamaan, pendidikan, perempuan dan organisasi kepemudaan merupakan bentuk peran serta masyarakat.

Peran para pemangku kepentingan dan mitra kerja ini dalam upaya rnenyukseskan Program KKBPK, maka mereka harus selalu dioptimalkan.

“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diminta untuk dapat menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat nasional dan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD)  masing-masing,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...