banner lebaran

Ibrahim Rais: PKI Berjuang untuk Bangkit dengan Cara “Nabok Nyilih Tangan”

Editor: Irvan Syafari

837

KEDIRI — Apa mungkin Partai Komunis Indonesia (PKI) akan bangkit kembali? Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Meskipun bagi sebagian masyarakat menganggap PKI tidak akan mungkin bangkit lagi, namun bagi Ibrahim Rais sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia, yang pernah merasakan kebiadaban dan kekejian PKI Kanigoro memberikan pandangan berbeda.

Dia beranggapan PKI sangat mungkin untuk bangkit kembali jika masyarakat Indonesia lengah terhadap bahaya komunis.

“PKI sangat mungkin bangkit kembali, jika masyarakat Indonesia lengah dan memberikan ruang kepada PKI untuk bangkit. Akan tetapi jika masyarakat tidak lengah dan penuh semangat membendung bangkitnya PKI, saya yakin dengan perangkat lunak dan perangkat kasar, PKI tidak akan bisa bangkit lagi,” ujarnya dalam acara refleksi 53 tahun teror PKI Kanigoro, Minggu (11/3/2018).

Menurut Ibrahim, sekarang ini sebenarnya PKI juga sedang berjuang untuk bangkit tapi tidak dengan organisasi PKI, namun dengan cara-cara yang luar biasa licik. Mereka mempunyai cara berjuang dengan nama Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Gerakan mereka di bawah tanah dan tidak tampak namun mampu berbuat.

“PKI saat ini berjuang tidak dengan ‘baju’ PKI nya palu arit, tapi mereka berjuang dan menyerang dengan memanfaatkan orang lain atau istilah jawanya ‘Nabok nyilih tangan’,” ungkapnya.

Sekarang siapa yang waktu itu menyetujui dicabutnya Pasal 60 Undang-undang No 12 Tahun 2003, sehingga orang-orang yang terlibat PKI boleh mengikuti pemilihan umum , bahkan boleh untuk dipilih. Ditambah lagi pada 2004 lahirlah Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Apa ya, mungkin undang-undang itu bisa tiba-tiba ada, tentu mereka ini yang berjuang tapi tidak dengan menggunakan lambang palu arit, tidak. Mereka lagi-lagi melakukan perjuangan nabok nyilih tangan,” ucapnya.

Dan sekarang konon katanya, atas perjuangan atau bantuan HAM maka terbitlah yang namanya Surat Keputusan Korban Pelanggaran HAM (SKPPH) hingga setiap korban 65 yang notabene adalah PKI mendapatkan santunan kesehatan, sebesar 170 ribu rupiah per bulan.

“Karena itu ada upaya dari teman-teman Jawa Timur yang akan datang ke Komnas HAM. Insha Allah, besok Selasa  kami datang untuk menanyakan secara baik-baik mengenai masalah tersebut,” tutupnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.