INDEF: Kenaikan Semu Gaji PNS 6 Persen

Editor: Irvan Syafari

826
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara-Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Pemerintah berencana menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 6 persen pada 2019 mendatang. Terkait rencana tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika kebijakan tersebut dilaksanakan, akan menambah beban negara.

Saat ini cadangan fiskal Indonesia semakin menurun seriring harga minyak yang terus meroket, dan juga menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.

Bhima pun mempertanyakan, apakah menaikan gaji PNS di tengah keterbatasan fiskal ini untuk menyelamatkan daya beli masyarakat secara umum. Mengingat jumlah PNS cukup besar yakni empat setengah juta.

Namun jumlah itu menurut Bhima, hanya 2 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 260 juta. Dia pun menyarankan agar pemerintah memilih mana yang multi efeknya lebih besar, itulah yang harus diprioritaskan.

“Apakah menaikan gaji PNS suatu hal yang mendesak? Apakah tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Apakah ada tujuan lain jelang pemilu?,” kata Bhima kepada Cendana News, saat dihubungi Jumat (9/3/2018).

Atas rencana itu, Bhima kembali menilai ada yang aneh dengan kebijakan pemerintah tersebut. Yakni, sebut dia, pemerintah membuat tiga kebijakan sekaligus secara bersamaan.

Pertama, menaikkan gaji PNS 6 persen, kedua, pemerintah akan menaikkan iuran pensiun Taspen sebesar 15 persen dipotong dari gaji pokok.

Adapun kebijakan ketiga, lanjut dia, adalah struktur gaji dan tunjangan PNS akan dirombak agar lebih berkeadilan.

Bhima menilai kebijakan tersebut adalah strategi pemerintah untuk memutar-mutar, seolah-olah gaji PNS naik 6 persen. Tapi ternyata yang 15 persen dari total gaji itu ingin dipotong untuk Taspen.

Menurutnya, kebijakan ini akal-akal pemerintah seakan secara pupolis untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Tapi di sisi lain, pemerintah sudah lepas tangan dari pensiun PNS mengingat iuran Taspen semakin mahal.

Inilah menurut Bhima, yang harus dicermati, dan pemerintah harus mengumur juga kondisi keuangan negara.

“Kenaikan gaji PNS ini, kenaikan semu. Karena ada akal-akalan pemerintah untuk mengacak-ngacak struktur gaji PNS. Pemerintah ingin lepas tanggung jawab,” tukas Bhima.

Sebagai informasi, kenaikkan gaji PNS itu telah diusulkan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengajuan usulan tersebut, atas pertimbangan gaji PNS yang belum pernah naik selama tiga tahun terakhir ini.

Baca Juga
Lihat juga...