INDEF: Pembangunan Infrastruktur Minim Serap Naker Indonesia

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

230
Peneliti INDEF, M.Rizal Taufikurahman. Foto : Sri Sugiarti

JAKARTA — Pembangunan infrastuktur yang digadang-gadangkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia malah berdampak sebaliknya. Baik dalam penyerapan tenaga kerja hingga menyebabkan inflasi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman menyebutkan, tidak terjadi penyerapan tenaga kerja yang signifikan dalam kebijakan pembangunan insfrastruktur di Indonesia, baik pada jangka pendek maupun panjang .

Menurutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja itu terjadi pada sektor angkutan kereta api dan angkutan darat. Ini juga hanya terjadi dalam jangka pendek.

“Yakni, dengan nilai perubahan hanya di bawah 0,5 persen. Justru pada jangka panjang sebaliknya tidak terjadi,” kata Rizal di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018) malam.

Ia menilai, kebijakan infrastruktur ternyata tidak serta merta meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor yang terkait langsung dengan proyek-proyek infrastruktur.

Rizal juga menegaskan, kebijakan infrastruktur selama ini berdampak terhadap indikator-indikator makro ekonomi. Yaitu, seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, investasi, tingkat inflasi jumlah ekspor dan impor, dan Gross Domestic Product (GDP).

Kebijakan infrastruktur dalam jangka pendek maupun jangka panjang ternyata berkontribusi positif terhadap konsumsi rumah tangga. Hanya saja peningkatannya terjadi pada saat kebijakan itu dilakukan. Jadi sifatnya hanya sementara pada jangka pendek, tetapi pada jangka panjang justru semakin menurun.

Rizal menyebutkan, proyek pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang negatif, yaitu menurunkan jumlah ekspor. Hal ini disebabkan, selain karena daya saing yang menurun juga produktivitas sektoral atau industri yang berorientasi ekspor. Dimana, output yang dihasilkan secara agregat juga menurun, terutama, pada saat kebijakan infrastruktur diberlakukan.

Namun indikator jumlah sektor impor menunjukkan arah sebaliknya. Artinya, kata Rizal, jumlah sektor impor ini semakin meningkat. Implikasinya, daya saing barang-barang lokal Indonesia semakin menurun. Karena kebijakan tersebut belum mampu memacu pertumbuhan output sektoral dan nilai tambahnya.

Rizal pun mengatakan, kebijakan infrastruktur juga meningkatkan inflasi. Seharusnya  infrastruktur itu dibangun untuk mengefisienkan harga-harga barang. Karena biaya transportasi dan biaya-biaya transaksi lainnya dapat dipotong. Namun hal tersebut justru tidak terjadi, malah sebaliknya.

Begitu juga dampak kebijakan pembangunan infrastruktur ini terhadap GDP masih sangat kecil. “Yaitu sebesar kurang dari 1 persen, selama kebijakan ini diberlakukan,” ujarnya.

Dengan begitu kata dia, pembangunan infrastruktur belum bisa memberikan dampak terhadap GDP secara cepat. Tapi justru malah akan menurun jika terhenti pembangunannya.

“Kebijakan infrastruktur itu perlu dimoratorium, dipilih berdasarkan prioritas yang bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian secara luas,” ujarnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.