INDEF : Rupiah Melemah, Subsidi Belanja Membengkak, ini Berbahaya

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

406
Ekonom Institute for Development of Economy and Finance (INDEF), Bhima Yudisthira Adhinegara - foto: Ist

JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economiy and Finance (INDEF), Bhima Yudisthira Adhinegara mengatakan, jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan akan berisiko. Ini dikarenakan dari belanja subsidi tidak akan cukup, dan Indonesia juga terus mengimpor minyak.

“Ini mengakibatkan subsidi belanjanya bisa membengkak. Kalau tidak ditambah, siap-siap saja devisit anggarannya melebar,” kata Bhima saat dihubungi Cendana News di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Disebutkan, nilai rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini berada di atas angka Rp 13.700. Kalau rupiah melemah, otomatis beban subsidi BBM dan listrik naik.

Apalagi, sebut dia, pemerintah punya kewajiban membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di 2018 yang menurut data Bank Indonesia (BI) berada di kisaran 9,1 miliar dolar AS. Ini setara dengan nilai kurs sekarang sebesar Rp 127 triliun.

“Rp 127 triliun itu kalau sampai tembus di level Rp 14.000-Rp 15.000 per dolar AS otomatis utang pemerintah makin besar. Ini berbahaya,” tukas Bhima.

Melemahnya rupiah ini menurutnya, juga berdampak pada industri pengolahan manufaktur yang terlalu mengandalkan bahan baku impor. Apalagi industri, seperti petrokimia, farmasi, dan tekstil, yang 90 persen bahan bakunya impor dampaknya akan terasa sekali, biaya produksi akan naik signifikan.

Menurutnya, kalau biaya produksinya naik, sementara permintaan masih stagnan, maka yang dikhawatirkan akan terjadi efisiensi yang berujung pada PHK massal.

“Jadi tidak benar yang bilang bahwa ketika rupiah melemah menguntungkan ekspor dan investasi. Justru kita akan terpuruk, karena ketergantungan bahan impor yang sangat besar di beberapa industri manufaktur,” jelasnya.

Kembali Bhima mengingatkan, kalau rupiah dibiarkan melemah dipastikan akan memunculkan pengangguran karena biaya produksi perusahaan naik. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya konsumsi Rumah Tangga pertumbuhannya stagnan di angka 4,9 persen selama 2017. Begitu juga untuk sektor manufaktur, tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Manufaktur cuma tumbuh 4,2 persen. Ekonomi kita tumbuhnya sekitar 5 persen,” imbuhnya.

Dari perbandingan presentasi tersebut, Bhima menilai bahwa sektor manufaktur dan konsumsi Rumah Tangga dalam kondisi tertekan. Sementara biaya produksi melambung tinggi, maka hal mudah yang dilakukan perusahaan adalah efisiensi.

“Ini yang mengkhawatirkan. Pemerintah sudah punya tidak mitigasi. Bukan hanya mitigasi APBN, tapi mitigasi swasta yang harus menanggung risiko,” ujarnya.

Menginggat perusahaan tersebut, menurutnya, selain menanggung biaya bahan baku impor yang mahal juga menanggung utang luar negeri swasta. Apalagi sebagian besar utang luar negeri swasta itu belum di-hedging (lindung nilai).

Kondisi ini sangat rentan dengan fluktuasi mata uang. Karena saat perusahaan tersebut meminjam utang pakai dolar, sementara membayarnya dengan nilai rupiah. Ini dipastikan kalau fluktuasi rupiah terus melaju akan menuai risiko keuangan.

Disampaikan dia, pelemahan rupiah secara otomatis berdampak juga pada sektor infrasktuktur. Begitu pula berpengaruh pada bahan kebutuhan pokok yang hampir 90 persen berbahan baku impor. Yaitu, impor kedelai dari AS.

Harga impor kedelai yang meroket berdampak pada harga tahu dan tempe akan naik. Padahal yang mengonsumsi masyarakat bawah. “Ini sensitivitasnya lebih besar daripada beras ya,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...