INDEF: Utang Ditumpuk, Impor Merajala

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

442

JAKARTA — Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M.Rizal Taufikurahman mengatakan, utang jika digunakan untuk kegiatan produktif seharusnya dapat mempercepat peningkatan output nasional, hingga akhirnya akan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Namun nyatanya, kata Rizal, impor meningkat dan tidak mampu dikompensasi oleh peningkatan ekspor.

“Ya utang ditumpuk, impor merajalela. Ini menggambarkan lemahnya kemandirian ekonomi nasional,” kata Rizal di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya, Indonesia mengimpor berbagai jenis produk, baik untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi. Padahal, bahan-bahan tersebut sebagian besar berasal dari komoditas ekspor Indonesia, yang telah diolah di negara lain.

Sepanjang awal 2018, sebut Rizal, impor Indonesia meningkat 26,58 persen year on year (y-o-y), sementara ekspor hanya meningkat 10,13 persen (y-o-y). Hal ini menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan.

“Peningkatan impor yang besar ini disebabkan oleh maraknya impor barang konsumsi yang tumbuh menggila hingga mencapai 44,30 persen (y-o-y),” jelas dia.

Tingginya impor ini juga kata dia, akibat lemahnya pengendalian impor (Non Tariff Measures) pasca penerapan FTA (Free Trade Agreement) atau perjanjian perdagangan bebas.

Dalam berbagai situasi, pemerintah juga seringkali menempuh strategi impor untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Seperti beras, bawang, dan garam. Kondisi yang demikian kata Rizal, menggambarkan buruknya tata kelola ekonomi domestik, yang pada gilirannya berdampak pada kebijakan jangka pendek.

Begitu pula berbagai keperluan untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang pemerintah, juga lebih kental aroma impor ketimbang memprioritaskan industri dalam negeri.

Sejatinya, kata Rizal, pelemahan rupiah terhadap dolar dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Seharusnya harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif dibanding produk negara kompetitor.

“Tapi sepertinya ini tidak berlaku bagi Indonesia. Tingkat depresiasi sepanjang awal 2018 lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu. Saat ini ekspor Indonesia
tumbuh lebih rendah dibanding Januari-Febuari 2017 di kisaran 19,2 persen,” papar Rizal.

Melempemnya ekspor, dikatakan dia, menunjukkan produk Indonesia masih belum memiliki daya saing meski sudah dibantu dengan depresiasi. Ini karena masih sempitnya pasar
ekspor, agresivitas dalam mengidentifikasi peluang pasar dan hambatan perdagangan global serta jaringan distribusi/logistik masih terlihat masih lemah.

Sehingga Indonesia masih sulit mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Ini menurutnya, lantaran struktur ekspor Indonesia masih terjebak pada komoditas. Bergantungnya pada ekspor bahan mentah akan menghadapi persaingan dari negara-negara pengekspor produk yang sama.

Dikatakan Rizal, pada beberapa kasus, ekspor bahan mentah seringkali bersinggungan dengan isu lingkungan, yang berujung pada pengenaan hambatan-hambatan ekspor baik tarif maupun nontarif. Selain itu, minimnya diversifikasi produk ekspor akan menyebabkan sulit memanfaatkan peluang dari permintaan global dan momentum nilai tukar.

Strategi ekspor Indonesia menurutnya, harus diubah menjadi berbasis keunggulan kompetitif. Yaitu bergeser dari produk berbasis buruh murah dan kaya SDA menjadi berbasis tenaga kerja terampil, padat teknologi, dan dinamis mengikuti perkembangan pasar.

“Tanpa perubahan mendasar, kinerja perdagangan kita bisa kian memburuk,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan simulasi pada pembangunan model Computable General Equilibrium (CGE), meningkatnya pembiayaan infrastruktur tidak menunjukkan peningkatan produktivitas, baik dalam jangka pendek maupun pada jangka panjang.

Meskipun terdapat sektor yang terkena dampaknya, namun menurut dia, itu pun hanya terjadi pada beberapa sektor-sektor tertentu saja dengan nilai besaran yang tidak signifikan.

Belum meningkatnya produktivitas sektoral ini, terkonfirmasi oleh data pertumbuhan sektoral yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2017. Yaitu, pertumbuhan sektor yang padat tenaga kerja, seperti sektor industri, pertanian dan perdagangan yang justru tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ketiga sektor yang menguasai 68 persen tenaga kerja nasional hanya tumbuh di bawah 5 persen,” jelas dia.

Adapun tambah dia, sektor-sektor yang terkena dampak positif hanya pada sektor yang secara langsung terkait dengan infrastruktur. Seperti baja, semen, perumahan, konstruksi dan jalan. Namun ini pun dengan porsi yang masih cukup kecil.

Sedangkan multiplier effect dari pembangunan infrastruktur terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi ternyata belum terlihat secara signifikan. Percepatan infrastruktur ternyata belum mampu mendorong produktivitas sektoral untuk mengakselerasi ekonomi nasional.

“Tapi anehnya, kondisi tersebut tidak seperti terjadi di China. Yakni, dimana saat awal pembangunan proyek infrastrukur sudah memberikan dampak positif terhadap jumlah output sektor padat karya,” ujar Rizal.

Baca Juga
Lihat juga...