Jabatan Fungsional Efektifkan Pengawasan Koperasi

345
Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Suparno pada diskusi perkoperasi di Jakarta, Kamis (22/3/2018). -Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM),  Suparno, mengatakan, untuk lebih mengefektifkan pengawasan koperasi, baik di pusat dan daerah, maka pengawas koperasi akan dijadikan jabatan fungsional. 

Dia menyebutkan, usulan jabatan fungsional pengawas koperasi itu telah dipresentasikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dengan begitu, jabatan fungsional pengawas koperasi akan memiliki kelangsungan yang jelas dalam karir. Sehingga, jika ada orang yang berminat terhadap jabatan fungsional pengawas koperasi tidak ada lagi rasa takut karirnya akan mentok. Karena kalau jabatan struktural bisa sampai golongan 4E, maka jabatan fungsional ini juga bisa sampai 4E.

Selama ini, Suparno mengaku mendengar banyak fenomena jabatan pengawas koperasi di daerah hanya berjalan selama 2-3 tahun, lalu diganti orang lain. “Bahkan, dengan jangka waktu 10 tahun saja ada keterbatasan memahami koperasi secara utuh, baik dan benar,” kata Suparno, pada diskusi perkoperasian di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Menurutnya, jika jabatan fungsional pengawas koperasi di daerah memiliki kelangsungan, maka diharapkan akan memperkecil masalah koperasi-koperasi di daerah, karena fungsi pengawasan berjalan baik.

“Marwah koperasi akan terjaga di daerah, tidak belok-belok dalam pratiknya,” kata Suparno.

Terkait pengawasan koperasi selama ini, dia menjelaskan, setidaknya ada lima masalah yang ditemukan di lapangan. Yaitu, kelembagaan, izin usaha, perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi dan koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Selain itu, koperasi atau lembaga yang berkedok yang diduga melakukan penipuan atau investasi bodong. Masalah lainnya adalah koperasi simpan pinjam (KSP) yang melayani bukan anggota atau calon anggota yang dijadikan calon anggota terus-menerus.

“Ada juga koperasi yang menetapkan simpanan pokok yang relatif tinggi, dengan motif, agar tidak semua bisa menjadi anggota koperasi,” ungkapnya.

Bahkan, tambah dia, ada pembukaan kantor cabang koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pemerintah.

Suparno mengimbau, agar dalam berkarir tak hanya di jalur jabatan struktural saja, tapi juga di bidang fungsional, seperti pengawas koperasi. Menurutnya, banyak instansi sudah menerapkan hal itu, maka Kemenkop dan UKM akan terus membekali tentang pengetahuan perkoperasian yang baik dan benar.

“Target saya, secepatnya bisa terwujud, karena Kemenpan RB sudah memberi sinyal positif,” ujar Suparno.

Pada kesempatan ini, dia menjelaskan, sejak 2016-2018 dengan menggunakan dana dekonsentrasi, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas koperasi.

Satgas pengawas koperasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani pengawasan koperasi di bawah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pada 2016, lanjut dia, satgas koperasi sebanyak 3.010, tahun 2017 dan 2018 sebanyak 1.712 satgas.  Ini difungsikan berdasarkan indikator penetapan kebutuhan (formasi) dan inventarisasi data ASN. Maka, kebutuhan jabatan fungsional (JF) pengawas koperasi sebanyak 1.144 orang, dengan rincian 11 orang di tingkat pusat, dan 1.533 orang di daerah.

Baca Juga
Lihat juga...