Jaksa Agung: Parpol Terima Uang Hasil Tindak Pidana Pasti Dibubarkan

Editor: Irvan Syafari

300
Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung-Foto: M Hajoran.

JAKARTA — Jaksa Agung HM. Prasetyo menegaskan jika ada partai politik (parpol), yang terbukti menerima hasil uang tindak pidana korupsi atau kejahatan, bisa dipastikan bahwa partai politik tersebut akan dibubarkan. Pembubaran bisa dilakukan karena aturan hukumnya dan undang-undang partai politik menyebutkan seperti itu.

“Kalau terbukti partai politik menerima uang dari hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi pasti partai politik tersebut bisa dibubarkan. Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu harus ada tindakan hukum,” kata Jaksa Agung Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Saat ditanya apakah nantinya partai politik yang saat ini diduga menerima hasil korupsi akan dijerat dengan kejahatan korporasi, seperti yang terjadi kepada perusahaan Indosat beberapa tahun lalu. Politisi Partai Nasdem tersebut, menyebutkan hal itu bisa saja terjadi, tapi saat katanya, baru dugaan oknum dan kader belum partai.

“Yang berkembang sampai saat inikan baru oknum-oknum dan kadernya, belum partainya. Jadi kita belum bisa melakukan tindakan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, semua partai politik yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan dan tindak pidana korupsi, akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tanpa memandang partai dari mana, karena undang-undangan mengatur seperti itu.

“Tentu partai apa pun itu, semuanya sama. Kalau memang terbukti menerima uang dari hasil kejahatan dan tindak pidana korupsi harus ditindak sesuai aturan hukum,” sebutnya.

Sebelumnya, dalam sidang kasus proyek e-KTP, terdakwa Setya Novanto mengatakan, sejumlah kader PDIP menerima uang hasil tindak pidana korupsi. Dan bukan hanya itu saja, kuat dugaan bahwa partai tersebut juga menerima hasil kejahatan tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...