Kawasan Kumuh di Batola Tembus 150.000 Hektare

Editor: Irvan Syafari

278
Kepala Dinas Pemukiman Kalsel Ariffin Noor saat diwawancara disela kegiatan peresmian Mesjid Ar Raudah di kawasan perumahan bersubsidi Sungai Andai-Foto: Arief Rahman

BANJARMASIN — Dari data yang Dinas Permukiman Kalsel miliki, Kabupaten Batola masih menjadi wilayah yang terkumuh di antara wilayah lainnya di Banua.

Bahkan menurut Kepala Permukiman Kalsel Arifin Noor, wilayah kumuh di Kabupaten Batola mencapai 150.000 hektare. Angka ini jauh lebih besar dibanding Kabupaten Tapin yang merupakan wilayah kumuh terkecil saat ini, karena hanya memiliki wilayah kumuh sebesar 14.000 hektare.

“Memang cukup kumuhnya wilayah di Kabupaten Batola sendiri lebih disebabkan karena pesatnya perkembangan pengembangan kawasan perumahan. Sementara fasilitas pendukungnya kurang disediakan,” ungkapnya, Rabu (14/3/2018).

Fasilitas pendukung sendiri lanjut dia bermacam-macam, mulai dari standar luas jalan, penyediaan drainase, penerangan jalan umum, fasilitas umum, ruang terbuka hijau hingga pengelolaan sampah.

“Kami lihat beberapa fasilitas pendukung tersebut kurang disediakan. Makanya membuat kawasan perumahan yang dibangun menjadi kumuh dan tidaklah baik bagi kehidupan masyarakatnya,” tambahnya.

Agar kawasan kumuh di Kabupaten Batola bisa ditekan, pihaknya pun sudah secara rutin melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batola untuk bersama-sama mencari solusi agar kedepannya kawasan kumuh bisa makin dikurangi.

Selain itu pihaknya juga tidak lupa mengingatkan kepada para pengembang perumahan yang membuat rumah di kawasan Batola, untuk bisa lebih memperhatikan fasilitas pendukung, tidak hanya terfokus pada pembangunan perumahannya saja.

“Harapan kita melalui beberapa cara tadi kedepannya kawasna kumuh yang ada di Batola bisa berkurang. Dengan begitu tentunya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal disana bisa makin meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementrian PUPR Dadang Rukmana mengakui, hadirnya kawasan kumuh salah satunya dapat disumbang oleh pengembang perumahan yang asal-asalan dalam membangun kawasan perumahannya.

Padahal dalam aturan, bukan hanya membangun perumahan, pengembang juga wajib menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai agar masyarakat bisa nyaman dalam menempati kawasan perumahan yang dibangun pengembang.

“Pengembang saya minta jangan hanya fokus cari untung banyak saja, sementara fasilitas pendukung tidak disediakan dengan baik. Kalau begitu jadinya kawasan perumahan yang dibangun nantinya bisa menjadi kawasan kumuh baru,” pungkasnya

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.