Kejagung Kirim Jaksa Terbaik untuk Calon Deputi Penindakan KPK

Editor: Irvan Syafari

338
Jaksa Agung HM Prasetyo di konferensi pers/Foto: M.Hajoran.

JAKARTA — Saat ini Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang kosong pasca ditinggalkan Irjen Polisi Heru Winarko dengan jabatan baru Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk mengisi kekosongan tersebut, Kejaksaan Agung mengaku sudah mengirimkan Jaksa terbaiknya mengikuti seleksi di KPK untuk menjadi Deputi Penindakan.

Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo pihaknya sudah mengirimkan beberapa nama Jaksa terbaik yang sangat kompeten bidangnya untuk mengikuti seleksi calon Deputi Penindakan KPK. Dan kata Jaksa Agung, para Jaksa yang dikirim sudah berpengalaman sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.

“Kita sudah berikan, mereka adalah para Jaksa yang berpengalaman jadi Kajati dan sudah berkompeten. Siapa pun yang kita kirim ke sana, itu sudah kita jamin profesionalitasnya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Namun sayangnya, Jaksa Agung enggan membeberkan nama-nama Jaksa yang ikut dalam seleksi calon Deputi Penindakan KPK tersebut. Sebab nama itu sudah ada di KPK, sehingga pihak KPK yang akan mengumumkan nama para calon Deputi Penindakan KPK.

“Saya tidak bisa sebutnya, jadi tanya ke KPK siapa saja nama-namanya karena sudah berada di sana,” ujarnya.

Untuk kriteria sendiri, kata Prasetyo, mereka harus punya kompetensi, integritas, pengalaman, wawasan dalam penanganan proses hukum, karena di penindakan itu menurutnya, bukan hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan, tapi juga harus mengendalikan dan memahami masalah penuntutan, eksekusi dan uapaya hukum.

“Jaksa memiliki kualifikasi seperti itu, jaksa bisa menyelidiki, menyidik, menuntut, mengeksekusi dan bisa mengajukan upaya hukum. Jadi kami sangat lengkap, seluruh tahapan proses hukum jaksa menguasai, jaksa punya kualifikasi seperti ini,” ungkapnya.

Kejaksaan Agung atau Kejagung sendiri telah mengajukan tujuh nama untuk mengisi jabatan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditinggalkan Heru Winarko. Jabatan strategis di KPK tersebut belum diisi pejabat definitif setelah Presiden Joko Widodo melantik Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional beberapa waktu lalu.

Selain tujuh nama yang diajukan oleh Kejagung, KPK juga menerima calon Deputi Penindakan dari Kepolisian RI. Di mana saat ini KPK sudah menerima tiga nama calon yang diusulkan oleh Kepolisian untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Irjen Pol. Heru Winarko.

Baca Juga
Lihat juga...