Kejati Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Merger PT. BPR NTB

Editor: Koko Triarko

610
Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan/Foto: Turmuzi

MATARAM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menahan dua tersangka dugaan korupsi terkait penggunaan anggaran operasional fiktif merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB berinisial Ik dan Mtw.

Penahanan kedua tersangka dilakukan setelah menjalani pemeriksaan selama sehari penuh di ruang Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Senin (19/3/2018).

“Yang ditahan hari ini dua orang berinisial Ik dan Mt, terkait dugaan penyalahgunaan dana perubahan atau penggabungan bentuk badan hukum PD. BPR menjadi PT. BPR NTB, menggunakan dana secara fiktif, tidak sesuai peruntukkan dengan kerugian mencapai Rp1 miliar lebih” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan.

Dalam kasus dugaan korupsi merger Perseroan Daerah (PD) menjadi PT. BPR NTB, Ik sebagai Ketua Tim Konsolidasi, kemudian Mt sebagai Wakil Ketua Tim Konsolidasi.

Dedi menjelaskan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Kedua tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindak pidana yang sama.

“Jadi pertimbangan tersebut jadi alasan dilakukan penahanan, kalau pengacara merasa kecewa atau keberatan wajar”, katanya.

Ditanya apakah akan ada tersangka lain dari unsur legislatif, ia mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi dan tergantung hasil pengembangan selanjutnya, dengan mengumpulkan bukti yang mendukung ke arah tersangka baru.

Sementara itu, kuasa hukum kedua tersangka, Umaiyah, mengaku sangat menyesalkan langkah yang dilakukan penyidik Kejati NTB menahan kliennya, pasalnya selama menjalani pemeriksaan, kliennya selalu kooperatif.

“Saya sangat sesalkan dan kecewa sekali dengan sikap dan perintah Kajati, bahwa harus ditahan, sementara klien saya selama ini sudah sangat kooperatif”, katanya.

Ia mengaku tidak tahu apa yang menjadi dasar dilakukannya penahanan. Yang ditakutkan menghilangkan barang bukti, sementara semua barang bukti sudah ada di Kejati.

Pihaknya akan mengajukan saksi ahli dan meringankan sebelum pemeriksaan lebih lanjut nantinya.

Terbitnya penetapan tersangka sesuai hasil gelar perkara beberapa waktu lalu yang  menemukan indikasi tindak pidana korupsi  pada proses penyidikan kasus itu, di mana berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.064.578.852.

Kedua tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP.

Baca Juga
Lihat juga...