Kemenag Terbitkan Aturan Baru Terkait Travel Umroh

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

374

JAKARTA — Kementerian Agama menerbitkan regulasi baru terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, regulasi baru ini diberlakukan untuk membenahi industri perjalanan ibadah tersebut.

Dikatakan, saat ini umroh semakin diminati sebagai pilihan alternatif, mengingat untuk menunaikan ibadah haji perlu menunggu dalam jangka waktu yang lama.

Penyelenggara perjalanan ibadah umroh, kini berkembang menjadi bisnis yang besar. Data jemaah di 2017 mencapai 1 juta orang.

“Peraturan Menteri Agama ini kami buat untuk menyehatkan ‘bisnis’ umroh sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umrah terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jemaah rentan menjadi korban,” ucap Nizar saat konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Dalam aturan baru, ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mengelola umroh dengan cara yang halal atau berbasis syariah.

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh bukanlah ‘bisnis’ sebagaimana umumnya. Umroh adalah ibadah karenanya pengelolaan perjalanannya harus benar-benar berbasis syariah,” ujarnya.

Nizar menegaskan, tidak boleh lagi PPIU ada penjualan paket umroh dengan menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jemaah.

Melalui regulasi ini izin akan diperketat PMA. Selain itu, izin menjadi PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki patokan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) dan harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM).

“Hal ini sebagai acuan bagi masyarakat dalam menimbang tawaran paket dari PPIU,” jelasnya.

Nizar menyampaikan saat ini pendaftaran jemaah harus dilajukan melalui sistem pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan setelah pendaftaran. Melalui sistem terpusat, Kemenag berharap lebih efektif untuk mengawasi.

“Dengan regulasi ini kami berharap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh akan semakin baik dan jemaah makin terlindungi,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...