Kemenkop dan UKM: Kredit Bermasalah KUMKM Perlu Upaya Penyelamatan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

266

JAKARTA — Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Abdul Kadir Damanik mengatakan, kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) tidak tertutup kemungkinan memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya.

“Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur,” kata Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Menekan Resiko Kredit Macet KUMKM’, di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Sehingga, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. “Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan,” ujarnya.

Dijelaskan dia, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan atau perbankan.

Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman.

Kredit yang diterima dan atau diberikan kepada KUMKM berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan.

“Bank harus merasa yakin, bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan,” ujar Damanik.

Kemenkop dan UKM
Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Abdul Kadir Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Menekan Resiko Kredit Macet KUMKM’, di Jakarta, Selasa (13/3/2018). Foto: Sri Sugiarti.

Hanya saja dirinya mengaku bahwa restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, kata, diarestrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM.

Hal ini menurutnya, dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM.

Adapun kendala kedua, adalah implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti, tiap tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing.

“Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut dia, tidak dapat kita pungkiri bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur. Karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi dari pada nilai kredit.

“Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah,” imbuh Damanik.

Kendala keempat, yaitu sebut dia, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit.

Damanik pun menegaskan, bahwa FGD ini penting dilaksanakan dalam rangka mencari solusi bersama, terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan atau non perbankan dalam penyelesaian kredit.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.