banner lebaran

Kerambah Jaring Apung di Danau Maninjau Perlu Dibatasi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

291

PADANG — Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebutkan, jumlah Kerambah Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2001, jumlahnya hanya 3.500 unit namun di 2016, jumlahnya naik drastis menjadi 17.226 KJA lebih.

Padahal, dari hitungan Pemkab Agam, danau yang luasnya mencapai 9.737,5 hektare hanya bisa mewadahi sekitar 6.000 KJA.

Nasrul Abit
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Foto: M. Noli Hendra

Kematian puluhan ton ikan setiap tahunnya di Danau Maninjau, di indikasi terlalu padatnya keberadaan KJA di Danau Maninjau. Solusi untuk hal itu, perlu adanya pembatasan jumlah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, saat ini pertumbuhan jumlah KJA di Danau Mininjau seperti tidak terkendali. Jika tidak segera dikendalikan, kematian ikan tiap tahunnya akan terus terjadi.

“Saya telah melihat langsung bagaimana kondisi Danau Maninjau saat ini. KJA di mana-mana ada, sehingga akan turut membuat kondisi danau tidak baik. Jadi perlu kita lakukan upaya penyelamatan untuk Danau Maninjau,” katanya, Senin (26/3/2018).

Menurutnya, melalui Peraturan Daerah tentang Zonasi, akan membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa bergerak dan menentukan aturan. Artinya, akan ada aturan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk membuat KJA.

“Untuk Danau Maninjau hanya bisa menampung KJA 5.000 hingga 6.000 saja. Kalau sekarang sudah melebihi hal tersebut. Nah inilah yang akan kita batasi,” tegasnya.

Ia menyebutkan, selain untuk melakukan pembatasan KJA, nantinya juga akan melakukan pengerukan Danau Maninjau, sebagai upaya membersihkan sendimen. Hasil dari pengerukan akan ditimbun ke sudut danau seluas 130 meter persegi.

“Jadi luas 130 meter persegi itu jadi semacam reklamasi. Alasan dilakukan itu, karena tidak memungkinkan untuk mengangkut hasil pengerukan dan dikhawatirkan mengeluarkan bau. Soal Amdalnya tengah dilakukan, dan pengerjaan diperkirakan tahun depan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria mengatakan, untuk melakukan penyelamatan ialah pengerukan sedimen yang biayanya setara dengan satu tahun APBD kabupaten Agam.

“Dari hasil kajian kami, salah satu penyebab kematian ikan di Danau Maninjau selain dari melebihinya kapasitas KJA, juga persoalan sedimen di Danau Maninjau,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menertitkan dan mengurangi jumlah KJA, diperlukan regulasi yang jelas. Sehingga, Pemerintah Agam tidak salah langkah. Apalagi, masyarakat yang bergantung hidup di KJA mencapai 14.000 KK lebih.

Ia menyatakan sembari menunggu regulasi Perda Zonasi di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Agam akan berupaya mengurangi KJA dengan cara persuasif pada masyarakat.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.