Kesan dan Kedekatan Sudharmono dengan Presiden Soeharto

Editor: Irvan Syafari

788

JAKARTA — Letjen (Purn) H. Sudharmono adalah Wakil Presiden Indonesia kelima yang menjabat selama periode 1988-1993, mendampingi Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Tanggal 12 Maret adalah kelahiran Sudharmono, tepatnya ia lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 dan meninggal di Jakarta, 25 Januari 2006 pada umur 78 tahun.

Sudharmono memberikan catatan beberapa kesan dirinya mengenai Pak Harto, sebagaimana dilansir dalam http://soeharto.co, yang pada intinya bahwa banyak orang menganggap dirinya adalah “dekat” dengan Pak Harto. Memang, nyatanya ia telah bertugas selama lebih dari 25 tahun membantu Pak Harto sebagai Sekretaris Presidium Kabinet, Sekretaris Kabinet, Menteri/Sekretaris Negara, dan Wakil Presiden.

Tentunya banyak pengetahuan Sudharmono tentang sikap, kebijaksanaan, gagasan, kepemimpinan dan kepribadian beliau. Namun untuk mengutarakan secara tertulis kesan-kesan pribadi yang objektif dan “pas”, diri ia sendiri, jelaslah tidak mudah.

Sudharmono mengutarakan beberapa kesannya pribadi yang merupakan peristiwa-peristiwa atau sikap dan kebijaksanaan yang diambil Pak Harto yang selalu melekat dalam ingatannya.

“Mbapaki”, suka membimbing

Sudharmono bertemu dengan Pak Harto pertama kali pada 1960. Sebelumnya ia hanya mengenal Pak Harto dari peranan beliau yang menonjol sebagai komandan yang memimpin serangan 1 Maret di Yogya dan kemudian sebagai Panglima Diponegoro, Penguasa Perang Daerah Jawa Tengah. Dia mendapat kesan Pak Harto adalah seorang komandan yang tegas dan berani mengambil keputusan.

Pada 1960, Sudharmono bertugas di Staf Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) dan berkantor di Merdeka Barat, Jakarta. Waktu itu MBAD sedang mengusahakan peningkatan disiplin para perwira yang bertugas di Garnizun Jakarta.

Para perwira ini, termasuk dirinya, setiap hari Sabtu diwajibkan mengikuti latihan dasar kemiliteran, seperti baris-berbaris dan sebagainya di Stadion Ikada (sekarang Lapangan Monas). Dalam rangka latihan itu, pada suatu hari Sabtu diadakan latihan menembak bertempat di Lapangan Tembak Cibubur.

Pak Harto yang ketika itu adalah Deputi KSAD datang menginspeksi mereka yang sedang latihan menembak dengan pistol dalam jarak dua puluh meter dengan sepuluh peluru. Beliau memeriksa hasil tembakan mereka satu per satu. Kebetulan hasil tembakan Sudharmono hanya enam peluru yang mengenai sasaran.

Melihat hasil yang ia peroleh itu, sambil senyum beliau memberi komentar: “Ini perlu latihan lebih banyak; agar hasilnya lebih baik.”

Hanya itulah petunjuk beliau. Sudharmono pun merasa besar hati, karena semula ia khawatir dan mengira Pak Harto akan memperingatkan dirinya dengan nada yang lebih keras atas hasil yang tidak memuaskan itu.

Dari pertemuan dalam inspeksi yang sepintas itu, ia menarik kesimpulan bahwa di samping beliau adalah seorang komandan yang tegas dan berani, ternyata beliau mempunyai sifat yang “mbapaki”, suka membimbing.

Kesan Sudharmono pada pertemuan pertama kali dengan Pak Harto itu ternyata tidak keliru. Karena nyatanya selama beliau memimpin kita semua, sebagai Presiden/Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang besar ini, beliau selalu menunjukkan kepemimpinan yang terang dan menenangkan dalam membimbing kita para pembantu beliau.

Menurut Sudharmono Pak Harto selalu memberi waktu kepada para menteri dan pejabat-pejabat lainnya, yang memohon waktu untuk menemui beliau untuk melaporkan dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pertemuan tidak terbatas pada masalah-masalah dinas, tetapi juga mengenai masalah-masalah pribadi. Dengan tenang dan sabar beliau mendengarkan laporan-laporan tersebut dan kemudian memberikan petunjuk-petunjuk yang terang dan melegakan.

Yang kiranya perlu diketahui oleh kita semua adalah bahwa Pak Harto sebagai pimpinan tertinggi dari administrasi pemerintahan menganggap, menilai dan memperlakukan setiap pembantu beliau sama, tidak ada perbedaan. Tentu beliau mempunyai penilaian atas kemampuan dan prestasi dari setiap pejabat masing-masing.

Sepengetahuan Sudharmono, Pak Harto selalu memberikan bimbingan dan pengarahan yang masuk akal serta memberikan kesempatan kepada para pembantu beliau untuk mengembangkan kemampuan dan menyempurnakan langkah-langkah mereka dalam bidang masing-masing.

Sudah barang tentu langkah-langkah mereka harus sesuai dengan kebijaksanaan umum atau petunjuk yang diberikan oleh beliau sebagai Presiden/Mandataris yang bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan.

Sejak pertemuan pertama itu Sudharmono tidak pernah bertemu atau berhubungan lagi dengan Pak Harto untuk waktu yang cukup lama. Ia baru melihat beliau lagi pada 1962 ketika Pak Harto memberikan pemaparan, yang diselenggarakan di Jalan Sudirman, Jakarta, tentang, operasi Trikora.

Dalam pemaparan itu itu beliau menjelaskan tentang peranan operasi pembebasan Irian Barat yang beliau pimpin, sebagai Panglima Mandala, sehingga akhirnya mendorong PBB untuk mencarikan jalan penyelesaian politik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sudharmono yang hadir di sana sebagai staf KOTI terkesan akan cara beliau menerangkan jalannya Operasi Mandala yang merupakan operasi gabungan, mulai dari persiapan sampai pada saat mengakhirinya dengan membatalkan perintah operasi penyerangan. Sudharmono sangat tertarik atas penjelasan beliau yang sistematis, komprehensif dan mudah dimengerti.

G-30-S/PKI

Setelah itu Sudharmono baru bertemu dengan beliau lagi sesudah terjadinya G-30-S/PKI. Dalam rangka penumpasan G-30-S/PKI itu Sudharmono beberapa kali berkesempatan diterima oleh Pak Harto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Salah satu kesempatan adalah pada permulaan Oktober 1965, dimana Sudharmono menghadap beliau bersama Ali Said SH (Ketua Mahkamah Agung) dan Durmawel Achmad SH.

Ceritanya sebagai berikut: “Beberapa hari setelah terjadinya G-30-S/PKI, Saudara Ali Said dan SaudaraDurmawel Achmad, yang pada waktu itu adalah pejabat-pejabat dari Direktorat Kehakiman Angkatan Darat, datang menemui saya di kantor G-5 KOTI, Merdeka Barat. Kami tentu saja berbicara dan berdiskusi tentang masalah penumpasan G730-S/PKI. Kedua beliau itu menanyakan pada saya dan bahkan menawarkan diri untuk melaksanakan tugas¬tugas yang mungkin diperlukan dalam gerakan penumpasan G-30-S/PKI itu.”

Pada waktu itu mereka semua sudah yakin bahwa G-30-S/PKI didalangi oleh PKI. Namun mereka bertiga sependapat, alangkah baiknya seandainya peranan PKI dalam peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti hukum, yang sampai saat itu belum didapatkan.

Sudharmono kemudian menganjurkan kepada Ali Said dan Durmawel Achmad untuk mencari alat bukti hukum itu, yang mungkin diperoleh dari hasil pemeriksaan (berita acara pemeriksaan) salah seorang tokoh PKI yang terlibat dalam G-30-S/PKI.

Rupanya anjuran Sudharmono itu diterima oleh kedua beliau ini sebagai suatu perintah dan mereka berusaha untuk mendapatkannya dan berhasil. Beberapa hari kemudian keduanya kembali menemui Sudharmono dengan membawa hasil berita acara pemeriksaan atas diri Nyono, salah seorang tokoh PKI, yang ditahan oleh Kodam Jaya di Salemba. Bahan tersebut amat penting sebagai pangkal tolak pembuktian hukum.

“Karena itu mereka menganggap perlu untuk melaporkan hal ini kepada yang berwenang, yaitu Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Soeharto, di Kostrad. Maka pada malam harinya kami bertiga pergi ke Kostrad di Merdeka Timur,” tutur Sudharmono.

Di Kostrad mereka bertemu dengan Jenderal Nasution; beliau juga menganjurkan agar dokumen yang penting itu secepatnya disampaikan kepada Pangkopkamtib untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

Maka pada malam hari itu juga mereka bertiga diterima oleh Pak Harto. Rupanya Pak Harto pun menganggap dokumen itu penting sebagai bahan pembuktian dalam mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Sebagaimana diketahui, mereka yang terlibat secara langsung dalam makar dan gerakan G-30-S/PKI kemudian diadili oleh Mahmillub, termasuk Nyono.

Gelar Bapak Pembangunan

Segi lain yang bagi Sudharmono, amat mengesankan dari pribadi Pak Harto adalah keteguhan sikap dalam memegang prinsip/pendirian, yang tak tergoyahkan dalam rangka mengemban tugas amanat rakyat.

Segala sikap dan langkah yang beliau ambil selalu beliau kaitkan dengan kepentingan tugas atau kepentingan nasional, tanpa mengabaikan keseimbangan kepentingan pribadi.

Sikap Pak Harto yang konsekuen misalnya, tidak berkenan menerima tawaran atau pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh berbagai universitas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sudharmono masih ingat dan amat terkesan bagaimana beliau secara bijaksana menolak tawaran atau rencana pemberian gelar Doktor HC untuk ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada pertengahan 1970-an.

Ketika itu delegasi Universitas Indonesia yang dipimpin oleh rektor beserta semua dekan fakultasnya datang menghadap Pak Harto dan menjelaskan rencana, dengan disertai aIasan-alasan pemberian gelar itu.

Dasar alasan Pak Harto tidak berkenan menerima gelar itu adalah bahwa menyandang gelar itu bukan saja kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Beliau merasa belum siap untuk mempertanggungjawabkan gelar yang akan disampaikan itu.

Menurut Pak Harto, menyandang gelar itu malahan akan memberatkan beliau, padahal beliau masih harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembangunan sebagai amanat rakyat. Waktu itu sedang dalam pelaksanaan Pelita II.

Universitas Gadjah Mada, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga terus-menerus menyampaikan permintaan agar Pak Harto berkenan menerima gelar Doktor HC dari universitas yang bersejarah itu. Tetapi tampaknya Pak Harto masih tetap belum berkenan.

Sikap yang sejajar juga beliau tampilkan, ketika menjelang Sidang Umum MPR 1983 fraksi-fraksi di MPR menyuarakan keinginan mereka guna mengukuhkan aspirasi rakyat untuk memberikan gelar Bapak Pembangunan.

Pada prinsipnya Pak Harto menilai tidak perlu ada pemberian gelar atau sebutan semacam itu, karena apa yang beliau lakukan dan hasilkan dalam pembangunan nasional ini adalah semata-mata pelaksanaan amanat rakyat.

Namun karena masalah ini adalah berkaitan dengan aspirasi rakyat dan produk lembaga tertinggi negara, MPR, maka beliau menyerahkan hal itu kepada para wakil rakyat di MPR. Akhirnya Ketetapan MPR tentang sebutan Bapak Pembangunan itu disatukan dengan Ketetapan MPR mengenai penerimaan pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris.

Sudharmono berharap uraian sekelumit kesan yang ia tulis ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat mengenai seorang tokoh pemimpin bangsa-seorang tokoh pembuat sejarah, Bapak Pembangunan Indonesia yang telah melaksanakan tugas kepercayaan rakyat dengan segala kemampuan, tenaga dan pikirannya dan berusaha membawanya ke arah kemajuan dan hari depan yang lebih cerah.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.