Ketua KY Desak DPR Tuntaskan RUU Jabatan Hakim

Editor: Koko Triarko

363
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari. -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, karena sangat dibutuhkan oleh para hakim di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas nyasebagai pejabat negara.

“Kita mendesak, dan banyak pihak masyarakat juga, karena memang UU Jabatan Hakim itu sangat dibutuhkan bagi hakim di Indonesia,” kata Aidul, di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut Aidul, RUU Jabatan Hakim  sudah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Meskipun saat ini masih pada pembicaraan tahap satu di DPR, tapi Aidul tetap optimis RUU Jabatan Hakim akan selesai tahun ini, sesuai rencana dalam Prolegnas.

“Kita tetap optimis RUU JH selesai tahun ini, walaupun masih perlu upaya untuk menyelesaikan berbagai perbedaan, agar bisa lanjut ke pembicaraan tahap dua. Tapi, itu bagian dari proses untuk menjadi UU,” ungkapnya.

Terkait adanya pihak-pihak yang tidak ingin RUU Jabatan Hakim disahkan menjadi UU, karena merasa dirugikan, Aidul mengaku tidak ada kepentingan pihak lain dengan berlakunya UU Jabatan Hakim itu nantinya.

“Saya tidak melihat ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi, tapi karena masih ada beberapa ketentuan yang harus disepakati bersama, sehingga masih perlu pendalaman lebih jauh lagi,” sebutnya.

RUU Jabatan Hakim saat ini berada di DPR dan sudah beberapa kali dibahas dan bahkan direvisi, karena belum sesuai dengan keinginan pihak pembuat RUU dan pemerintah. Sebagaimana diketahui, RUU tersebut merupakan inisiatif dari anggota DPR, khusunya Komisi III.

Baca Juga
Lihat juga...