KKP Meraih Penghargaan OpenGov Asia

Logo KKP - Dok. CDN

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan OpenGov Recognition Awards dalam acara Forum Kepemimpinan Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan lembaga OpenGov Asia.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto menjelaskan, penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat KKP untuk semakin maju, semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Utamanya untuk meningkatkan kinerja yang mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

OpenGov merupakan media platform digital yang memiliki perhatian pada bidang pemerintahan di kawasan di kawasan Asia Pasifik. Khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antar pemerintah yang berkontribusi membantu sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, tangkas, transparan dan aman.

Group Managing Director and Editor in Chief OpenGov Asia, Mohit Sagar mengemukakan, KKP dinilai telah berhasil dalam memanfaatkan TIK dan menciptakan inovasi-inovasi khususnya bagi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

Selain unggul dalam pemanfaatan TIK, KKP juga dinilai mampu mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan kementerian atau lembaga lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperkenalkan konsep susinisasi yang telah diterapkannya di KKP dan diharapkan bisa menyebar ke lembaga lainnya. “Susinisasi itu poin yang simpel,” kata Menteri Susi dalam acara bedah buku Laut Masa Depan Bangsa di kantor KKP, Jakarta, Rabu (28/2/2018) silam.

Menurut Susi, konsep tersebut ditemukan setelah dirinya merasa pusing melihat sejumlah kata seperti penguatan, pemberdayaan, dan harmonisasi dalam berbagai program yang ada di dalam perumusan penganggaran kementerian tersebut. Susinisasi merupakan penyederhanaan nomenklatur anggaran sehingga lebih mudah dipahami, sehingga dilarang menggunakan kata bersayap yang tidak jelas dan rancu.

Berdasarkan buku Laut Masa Depan Bangsa, poin-poin kebijakan anggaran KKP lainnya di bawah Menteri Susi adalah porsi 80 persen anggaran untuk kepentingan pemangku kepentingan seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya, sisanya barulah sebanyak 20 persen yang digunakan untuk anggaran rutin KKP.

Poin lainnya adalah memangkas anggaran seperti biaya dinas dan rapat di luar kantor, memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang. Dengan pengawasan melalui lelang, diharapkan tidak terjadi aksi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran.

Selanjutnya, KKP dinyatakan hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset. Menteri Susi juga menginginkan jajarannya benar-benar transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional. (Ant)

Lihat juga...