banner lebaran

Koalisi Masyarakat Tolak Swastanisasi Air Jakarta

Editor: Irvan Syafari

252

JAKARTA —- Menyambut hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Massa aksi mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih di Jakarta.

Mereka menilai swastanisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merugikan rakyat Jakarta dalam mendapatkan pemenuhan Hak Atas Air. Menurutnya, air menjadi mahal dan sulit didapatkan masyarakat miskin.

Koalisi ini mengingatkan supaya para pihak, utamanya PAM Jaya dan Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan manuver-manuver yang menyimpang dari putusan Mahkamah Agung.

“PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara dan bukan sebagau perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis,” kata salah satu orator KMMSAJ Nur Hidayah di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2108).

Massa aksi itu menginginkan agar Pemprov DKI secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait swastanisasi air. Menurut salah satu peserta aksi di hari air sedunia ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

“Di hari air sedunia masyarakat masih banyak kesulitan mendapatkan air bersih. Pemprov harus menjalani keputusan Mahkamah Agung mengenai pengelolaan air dikembalikan pada PAM,” ujar Erna.

Selain itu mereka menuturkan bahwa pemasukan air bersih masih belum menjangkau warga secara luas khususnya di Jakart Barat dan Utara yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Dia mengklaim bahwa aksi ini bukan yang pertama.

“Ini sudah sering. Makanya kami meminta kepada pemerintah bahwa kami ingin mereka menghentikan kontrak kerjasama dengan pihak swasta (Aerta dan Palyja),” tuturnya.

Puluhan masa Koalisi ini akan melakukan mandi bersama di Balai Kota, jika mereka tidak diizinkan untuk masuk bertemu dengan Anies Baswedan.

“Kita masih belum bisa masuk ke dalam (Balai Kota),” ujarnya.

Dari pantauan Cendana News di lokasi, para pedemo ini mayoritas ibu-ibu dengan membawa spanduk protes “Tegakkan amanat konstitusi, hapus swastanisasi air”.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, akan menjalankan putusan MA soal larangan swastanisasi air.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Jakarta Barat, Kembangan, Kamis (22/3/2018)-Foto: Lina Fitria.

“Kita namanya warga negara, apalagi penyelenggara negara harus menataati semua putusan Mahkamah Agung. Kita akan taati,” ucapnya saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Jakarta Barat, Kembangan, Kamis (22/3/2018).

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.