banner lebaran

Kompetensi SMK Diminta Sesuai Kebutuhan Industri

213
Praktikum otomotif, ilustrasi -Dok: CDN

BENGKULU – Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyesuaikan kurikulum yang diberlakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan industri serta potensi sumber daya alam daerah itu.

“Ini sesuai dengan Inpres tentang revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia,” kata Rohidin, saat membuka Kelompok Diskusi Terfokus Implementasi Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK di Bengkulu, Jumat (30/3/2018).

Menurut Rohidin, setiap SMK perlu memiliki satu bidang kekhususan atau keahlian seperti otomotif, pariwisata, tata boga maupun maritim. Karena itu, Inpres tersebut mengamanatkan potensi lokal menjadi dasar untuk menciptakan sumber daya manusia yang tepat guna serta keahlian.

“Inpres ini dilatarbelakangi pembukaan kompetensi yang dimiliki SMK di daerah tidak sesuai dengan potensi wilayah atau potensi industri di daerah itu,” ucapnya.

Karena itu, ia mengimbau Diknas Provinsi Bengkulu untuk memetakan keunggulan atau kompetensi khusus tiap SMK untuk ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Bengkulu.

Terkait tenaga pengajar, Rohidin meminta harus benar-benar produktif. Ia mencontohkan, pengajar otomotif harus lulusan teknik otomotif yang keguruan sehingga benar-benar tenaga terampil.

“Karena tidak mungkin lulusan akan terjamin kompetensinya kalau tenaga pengajarnya tidak kompeten,” ujarnya.

Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Dirjen Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sarmadi, mengatakan perlu dilakukan penyelarasan antara kebutuhan dunia industri dengan model untuk mencetak SDM yang berkompenten.

“Kami memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyelaraskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” kata dia.

Hadir pula dalam diskusi terfokus itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah terkait, kepala SMK dan pelaku industri. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.