Korupsi Sarana Air Bersih di Berau Rp35 Miliar

392
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum. Foto: Istimewa

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyatakan kerugian keuangan negara karena dugaan korupsi penyediaan sarana air bersih perkotaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Berau, Kalimantan Utara tahun Anggaran 2007-2010 mencapai Rp35 Miliar.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kerugian keuangan negara senilai Rp35 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPK,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, Senin (12/3/2018).

Rum menyebut, program penyediaan sarana air bersih DPU Kabupaten Berau bersumber dari dana APBD. Pada kegiatan tahap I nilai kegiatan sebanyak Rp96 miliar dan tahap II senilai Rp133 miliar. Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut sejak 18 Oktober 2017 lalu.

Ketiga tersangka itu, adalah Karyawan BUMN berinisial CAD. Yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Kemudian tersangka berinisial SB yang merupakan Wiraswasta. Penetapannya dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-44/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Selanjutnya tersangka berinisial CAO, pekerjaan Swasta. Penetapan dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-45/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Hingga kini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Salah satunya adalah Mantan Komisaris PT Karka Arganusa Posman Sitorus. “Dalam pemeriksaan, Dia menerangkan mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pekerjaan penyediaan sarana air bersih tersebut. Sampai sekarang penyidik telah memeriksa terhadap 32 saksi dan satu ahli,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...