KPK, Apeksi dan KASN Bahas Rotasi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

249

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan bersifat tertutup tersebut berlangsung kurang lebih dua jam.

Pejabat yang hadir dalan pertemuan tersebut di antaranya Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany Wali Kota Tangerang Selatan dan Tasdik Kinanto Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Airin Rachmi Diany mengatakan, pertemuan antara KPK, Apeksi dan KASN tersebut membahas sejumlah persoalan atau hambatan dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik agar reformasi birokrasi berjalan dengan baik.

“Khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing,” jelasnya saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Airin Rachmi juga menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas seputar rotasi, mutasi, pengisian jabatan hingga pemberhentian jabatan. Ada beberapa hal yang harus disinkronkan untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik terkait reformasi birokrasi.

Sementara itu Komisioner KASN, Tasdik Kinanto menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. UU ASN tersebut berisi tentang pembahasan terkait pengisian jabatan, pemberhentian jabatan maupun seputar aspek pembinaan manajemen.

Menurut Tasdik Kinanto, pihaknya tentu saja menginginkan agar ke depannya struktur manajemen ASN efektif dan efisien, sehingga segala sesuatunya perlu disinkronkan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat itu sama-sama satu arah atau satu tujuan.

Ia mengharapkan pertemuan tersebut dapat mencegah terjadinya kasus korupsi terkait penerimaan atau pemberian suap maupun gratifikasi yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah.

“Khususnya yang berkaiatan dengan mutasi, promosi maupun pengisian jabatan dan juga pengangkatan maupun pemberhentian jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Baca Juga
Lihat juga...